Kurangnya pendapatan sebesar Rp271,7 triliun ini membuat kantong pemerintah mengalami defisit. Apalagi realisasi penerimaan pajak tahun lalu itu juga lebih rendah dari penerimaan pajak tahun sebelumnya sebesar Rp1.931,6 triliun.
Pada agenda pemaparan APBN KiTA edisi Januari 2026, defisit APBN 2025 tercatat membengkak dari target 2,78% dari Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 2,92% PDB, mendekati ambang batas yang ditetapkan undang-undang 3% PDB. Artinya, ruang toleransi fiskal sudah sangat sempit saat Indonesia memasuki 2026.
Dalam kondisi ini, pelemahan rupiah dapat menjadi risk amplifier, yang dapat mempercepat tekanan belanja di saat kapasitas penyerapan guncangan fiskal sudah terbatas.
Ibarat keuangan rumah tangga, kondisi dompet Indonesia ini posisinya sudah menipis karena banyak kewajiban pembayaran seperti cicilan, biaya sekolah anak, biaya listrik, biaya transportasi, dan kebutuhan lainnya.
Sementara, kondisi pemasukan keluarga tidak terlalu besar dan penghasilan berkurang lantaran penerimaan pajak terkontraksi. Lalu, tiba-tiba, harga kebutuhan pokok naik karena pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, yang menjadi mata uang utama di perdagangan internasional.
Saat ini, sebagian utang pemerintah masih dalam bentuk dolar AS. Ketika rupiah melemah, cicilan dan bunga utang otomatis jadi lebih mahal dalam kurs rupiah. Sedangkan, pemerintah tak bisa menunda pembayaran karena kewajiban itu harus dibayar tepat waktu.
Melansir data DJPPR Kementerian Keuangan, per tanggal 31 Desember 2025 total utang pemerintah (outstanding) dalam bentuk Surat Utang negara (SUN) yang berdenominasi dolar AS berikut dengan kupon yang harus dibayar sebesar US$94,76 miliar, setara dengan Rp1.584,4 triliun menggunakan kurs Rp16.720/US$. Saat kurs rupiah terhadap dolar anjlok seperti posisi terakhir hari ini Rp16.950/US$, maka utang pemerintah naik sebanyak Rp21,7 triliun menjadi Rp1.606,19 triliun.
Itu belum termasuk sukuk yang diterbitkan pemerintah dalam bentuk dolar AS, dengan kurs rupiah Rp16.720/US$ totalnya setara dengan Rp1.607,12 triliun.
Selain utang, komponen belanja yang sensitif terhadap kurs adalah subsidi dan kompensasi energi. Rupiah yang melemah meningkatkan biaya impor BBM dan LPG jika harga global tetap tinggi atau bergerak naik. Itu berarti jika pemerintah memilih menahan harga energi domestik demi stabilitas sosial-politik, selisih biaya akibat pelemahan rupiah menjadi tanggungan APBN.
Meskipun data subsidi terbaru belum diungkapkan per 2026, realisasi belanja subsidi energi sepanjang 2025 yang mencapai Rp281,6 triliun sudah menyerap porsi signifikan dari pagu anggaran. Sebagai catatan, realisasi subsidi tahun 2025 dalam bentuk BBM sebanyak 18.979,3 ribu kiloliter, naik 4,7% dari realisasi tahun 2024 sebanyak 18.121,9 ribu kiloliter. Begitu juga dengan realisasi subsidi dalam bentuk LPG 3 kilogram naik 3,9% dari 8.226,5 juta kilogram pada 2024 menjadi 8.544,9 juta kilogram.
Dengan kebutuhan energi yang kian meningkat setiap tahun, potensi pembengkakan pengeluaran subsidi pada 2026 tidak bisa diabaikan jika asumsi kurs dan harga global tidak disesuaikan. Di titik ini, variabel subsidi energi menjadi salah satu faktor penentu utama risiko pelebaran defisit.
APBN sebagai dompet atau uang kas negara adalah alat negara untuk melindungi masyarakat dari guncangan ekonomi. Ketika belanja negara, terutama subsidi energi dan pembayaran bunga utang, naik secara otomatis akibat kurs, sementara penerimaan negara bergerak lebih lambat, maka keseimbangan APBN terganggu.
Defisit bukan hanya melebar secara persentase terhadap PDB, tetapi juga membengkak secara nominal, memaksa pemerintah menambah pembiayaan utang di saat biaya pinjaman justru sedang meningkat. Lingkaran ini berbahaya: defisit yang melebar mendorong penerbitan SBN lebih besar, investor meminta imbal hasil tinggi, beban bunga pun bertambah, dan pada akhirnya mempersempit ruang fiskal untuk belanja produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Dampak dari kondisi ini dalam beberapa sektor ada langsung yang terasa seperti pemangkasan anggaran di beberapa daerah. Meski ada juga yang tidak langsung terasa hari ini. Tapi yang pasti jika pelemahan rupiah terus dibiarkan belanjut, defisit akan semakin melebar dan akan terjadi penurunan kualitas layanan publik.
(dsp/aji)
