Dihubungi terpisah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan alokasi dana insentif untuk membiayai program biodiesel B40 pada 2026 ditetapkan sejumlah Rp47,2 triliun dengan alokasi volume sebanyak 15,64 juta kiloliter (kl).
Angka tersebut terbilang lebih tinggi jika dari besaran awal alokasi pendanaan B40 yang ditetapkan pada tahun lalu, yakni Rp35,5 triliun. Akan tetapi, dana B40 tahun ini tetap lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi serapan pada 2025 senilai Rp51 triliun.
“Secara dana, insentif 2026 yang disepakati saat ini adalah untuk B40 dulu, Rp47,2 triliun dari BPDP,” kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi kepada Bloomberg Technoz, Rabu (21/1/2026).
“Kepmen [keputusan menteri] mengalokasikan dengan hitungan jumlah volume B40 15.64 juta kl,” tegas Eniya.
Dia menyatakan pemerintah belum menetapkan alokasi dana insentif untuk program B50, yang saat ini masih dalam tahap uji jalan atau road test.
Eniya menyebut besaran dana insentif dan alokasi volume akan ditetapkan kembali menjelang pemberlakukan mandatori B50.
Sebelumnya, Eniya menjelaskan kenaikan pungutan ekspor CPO tersebut diperlukan guna menambal dana BPDP yang turut diperuntukan untuk ‘menyubsidi’ biodiesel.
“Mau B40 atau B50 ini tetap harus naik katannya PE-nya, tetapi itu kajian Kemenko Ekon ya,” kata Eniya ditemui awak media, di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (8/1/2026).
Ihwal pertimbangna kenaikan PE tersebut, Eniya menyatakan dana yang dimiliki BPDP saat ini sudah menipis sebab lembaga tersebut turut mengelola komoditas kakao hingga disparitas biodiesel dengan solar cukup tinggi.
“Saldo sekarang sudah menipis kalau untuk BPDP karena kan ada kakao sama Satgas Penertiban lahan, terus biodiesel disapiratasnya rada tinggi nih,” ujar dia.
Sekadar catatan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melaporkan realisasi pemanfaatan program mandatori biodiesel B40 sepanjang 2025 mencapai 14,2 juta kl, yang diklaim berhasil menurunkan impor solar sebanyak 3,3 juta kl.
Bahlil menyebut bahwa realisasi tersebut setara dengan 105,2% di atas target pemanfaatan biodiesel B40 sebanyak 13,5 juta kl pada tahun lalu.
“Kebijakan mandatori biodiesel, saya bersyukur bahwa impor solar kita pada 2024 masih kurang lebih 8,3 juta kl, kemudian pada 2025 turun menjadi 5 juta kl. Jadi ini akibat apa? Program biodiesel kita, B40,” kata Bahlil dalam konferensi pers kinerja 2025 kementeriannya, Kamis (8/1/2026).
Pada kesempatan tersebut, Bahlil juga kembali menggarisbawahi pemerintah akan tetap mengupayakan implementasi mandatori B50 pada 2026 atau tahun ini.
“Untuk biodiesel B50, sudah dalam uji coba akan selesai semester I-2026. Pada semester kedua, kita akan lihat. Kalau berhasil, kita akan canangkan untuk ke B50,” tegasnya.
Sekadar catatan, PE CPO pada tahun lalu telah dinaikan menjadi 10% dari 7,5% dan berlaku efektif 17 Mei 2025.
Kala itu, kenaikan PE CPO ditujukan memberikan nilai tambah produk hilir di tingkat petani, yang juga menjadi bagian pendanaan program biodiesel yang tengah digalakkan pemerintah.
(azr/wdh)
