"Oleh karena itu, kami ingin mendiskusikan hal-hal pokok yang memang menjadi tugas sejumlah kementerian dan lembaga terkait dengan perbaikan serta pembangunan infrastruktur pascabencana, baik itu jalan, jembatan, maupun sumber daya air bersih," tutur dia.

Sebelumnya, Purbaya sempat menegaskan pemerintah tidak akan turut menanggung beban biaya utang proyek yang diresmikan saat pemerintahan mantan Presiden Joko Widodo. 

Kata Purbaya, pembiayaan utang tersebut harus dilakukan oleh BPI Danantara, sebagai holding perusahaan pelat merah melalui perolehan dividen yang tiap tahun bisa mencapai sekitar Rp80 triliun. 

Mendengar kisruh di kalangan pejabat negara, Presiden Prabowo memberikan pernyataan bahwa ia akan mengambil alih beban utang Whoosh, termasuk melanjutkan proyek hingga ke wilayah Surabaya.

Sebagai informasi, konsorsium proyek Whoosh melibatkan sejumlah BUMN, antara lain PT KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR).

Total nilai investasi proyek ini mencapai US$7,2 miliar, termasuk pembengkakan biaya atau cost overrun sekitar US$1,2 miliar. Proyek dibiayai melalui skema 75% pinjaman dari China Development Bank (CDB) dan 25% setoran modal pemegang saham, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebesar 60% serta Beijing Yawan HSR Co. Ltd. sebesar 40%.

Untuk menutup cost overrun, pemerintah menyuntikkan PMN Rp3,2 triliun ke KAI, sementara CDB menambah pinjaman sebesar US$448 juta yang kemudian diteruskan ke KCIC.

Secara total, utang proyek mencapai sekitar Rp79 triliun dengan bunga awal 3,4% per tahun, atau setara beban bunga US$120,9 juta per tahun.

Studi KCIC dan KAI memperkirakan pengembalian investasi membutuhkan waktu 38 tahun, sedangkan pemerintah menghitungnya dalam kisaran 30–40 tahun.

(ell)