Selain harga, tantangan juga datang dari spesifikasi produk. Beras cadangan pemerintah yang dikelola Bulog umumnya merupakan beras medium, jenis yang tidak dikenal secara luas di pasar global.
“Beras kita itu maksudnya beras CBP [Cadangan Beras Pemerintah] yang dikelola oleh Bulog itu, itu medium. Yang di pasar dunia tidak dikenal.” katanya.
Upaya reproses menjadi beras premium justru berisiko menambah biaya produksi, yang pada akhirnya memperlebar jarak antara biaya pengadaan dan harga jual. Khudori menyinggung potensi kerugian negara jika ekspor dilakukan di bawah biaya pokok.
“Kalau misalnya kita jual 7 ribu, dengan kurs dollar. Sementara misalnya pengadaannya itu, biaya pokoknya 17 ribu, artinya kan ada selisih 7 ribu. Apakah itu kerugian negara? Kita tidak tahu.” katanya
Menurutnya, ekspor berbasis mekanisme pasar murni menjadi opsi yang sangat berat. Ia menyebut jalur ekspor pemerintah ke pemerintah bisa menjadi alternatif, meski dengan cakupan terbatas.
“Kalau ada jalur lain, bisa jadi. Misalnya pemerintah itu menempuh jalur government to government. Jadi tidak semata-mata pertimbangan bisnis.” kata Khudori
Negara-negara tetangga seperti Timor-Leste, Papua Nugini, dan Malaysia disebut memiliki kedekatan geografis yang dapat menekan biaya logistik. Namun demikian, Khudori menilai terobosan tersebut tetap membutuhkan keputusan cepat dan desain kebijakan yang matang.
“Ya mungkin untuk omongan sih enak. Tapi realisasinya tidak mudah. Tidak mudah, mungkin.” katanya.
Dengan produksi domestik yang diperkirakan tinggi pada Januari dan Februari 2026 berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tekanan pengelolaan stok diperkirakan masih akan berlanjut. Tanpa penyelesaian stok lama, ekspor dinilai belum menjadi solusi yang benar-benar menjawab persoalan struktural perberasan nasional.
Sebelumnya, Perum Bulog menyatakan telah menyiapkan cadangan beras sejumlah 1 juta ton pada tahun ini untuk ekspor. Perusahaan pelat merah itu menargetkan pasar ekspor beras tersebut yakni negara-negara di Asia Tenggara.
"Kami menargetkan negara-negara tetangga dulu. Kemudian negara-negara yang membutuhkan. Negara-negara yang membutuhkan contohnya kayak bantuan ke Palestina, atau daerah-daerah konflik dan lain sebagainya,” kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Senin (12/1/2026).
Dia menuturkan rencana ekspor tersebut tidak akan mengganggu volume cadangan beras pemerintah (CBP). Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menetapkan Bulog harus memiliki stok CBP sebesar 2 juta ton setiap saat sejak akhir 2024.
Adapun stok CBP tersebut terjaga lantaran jumlah produksi beras sepanjang Januari—Desember 2025 yang mencapai 34,17 juta ton. Jumlah CBP di gudang Perum Bulog tercatat sebanyak 3,24 juta ton hingga akhir 2025, dan sempat menyentuh angka 4 juta ton.
(ell)
