Dia menyebut kasus gagal bayar PT Dana Syariah Indonesia mencapai sekitar Rp1,4 triliun. Lalu, pihak perwakilan dari Paguyuban Lender DSI menyampaikan kronologisnya.

Pada awalnya, Ketua Paguyuban Lender DSI Ahmad Pitoyo mengaku para pemberi pinjaman tertarik menempatkan uang mereka di perusahaan fintech P2P lending tersebut. Hal ini dikarenakan PT Dana Syariah Indonesia sudah mengantongi izin dari OJK dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Dalam perjalanan, dari tahun 2018 sampai ke memperoleh ijin dari OJK per Februari 2021 itu fine-fine (baik) saja, normal. Maka, sejak ijin itu diterbitkan, kami para lender berbondong-bondong untuk menginvestasikannya karena menurut pandangan kami, investasi ini menarik,” tutur Ahmad.

Dia menganggap investasi ini menarik lantaran membiayai pengembang (developer) properti yang sudah mempunyai pembeli dan jaminannya diklaim hingga 150% dari peminjam (borrower). “Jadi kami menempatkan dana dan DSI mencari borrower-nya, dan kami mendapat imbal hasilnya,” kata Ahmad.

Kemudian dia menyebut imbal hasil itu dibagi dua antara lender dan PT DSI, dengan pembagiannya 18% per tahun untuk pemberi pinjaman dan 5% buat perusahaan tersebut menjembatani dengan borrower. Sejak Mei 2025 sampai 6 Oktober 2025 lalu, Ahmad menerima informasi bahwa beberapa lender tak bisa menerima imbal hasil maupun menarik pokok dana investasinya.

“Di mana puncaknya sama sekali pihak DSI tidak bisa melakukan kewajibannya alias gagal bayar. Pada saat itu kami kebingungan karena komunikasi hanya satu pintu lewat channel (kanal) e-mail (surat elektronik) dan WA (WhatsApp)nya CS (customer service/pelayanan pelanggan), sehingga pihak kami dari lender kesulitan untuk melakukan komunikasi dengan DSI,” ungkap dia.

“Di mana pada saat itu juga kantornya tutup, di-WFH (work from home/bekerja dari rumah) kan, sehingga kami kesulitan. Dari kesulitan itu kami timbul keinginan untuk bersatu antara korban-korbannya dengan membentuk paguyuban,” tambah Ahmad.

(ell)