Bloomberg Technoz, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menolak wacana sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara tidak langsung atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Partai berlambang banteng moncong putih tersebut secara tegas menyatakan sikap untuk mempertahankan Pilkada secara langsung oleh rakyat. 

Hal ini menjadi salah satu poin dalam Rekomendasi Eksternal Rakernas I PDIP yang dibacakan oleh Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh, Jamaluddin Idham. Jamaluddin mengatakan hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan. 

"Rakernas I Partai menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan Pilkada secara langsung untuk memperkuat legitimasi dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap lima tahun," ujar Jamaluddin, dikutip Selasa (13/1/2026).

Sebagai solusi atas tingginya biaya politik, PDIP merekomendasikan transformasi sistem pemungutan suara dan penguatan integritas penyelenggara. PDIP mendorong penerapan teknologi untuk efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas demokrasi. 

"Rakernas I PDIP mendorong pelaksanaan Pilkada yang berbiaya rendah antara lain menerapkan e-voting, penegakan hukum bagi pelanggaran Pemilihan Umum [Pemilu] seperti politik uang, serta mencegah pembiayaan rekomendasi calon atau mahar politik," ujarnya.