"Kebetulan [saat ini] kita sudah galakkan [perbaikan sistem dan teknologi]. Saya bisa deteksi beberapa dari sistem yang canggih, dengan data yang lebih lengkap," tutur dia.
Dari pantauan sistem tersebut, dia lantas menemukan banyak perusahaan yang bergerak di bidang komoditas kelapa sawit kerap melakukan praktik underinvoicing. Bahkan praktik tersebut terjadi lebih dari separuh dari total ekspornya.
Perusahaan Baja-Bangunan China
Kemudian, dirinya juga menemukan terdapat perusahaan baja asal China yang beroperasi di Indonesia tidak membayar pajak. Padahal, korporasi ini memiliki pendapatan mencapai Rp4 triliun.
Dia juga mengungkapkan kebingungannya, sekaligus mengutarakan jika hal tersebut seharusnya dapat dicegah dan ditindak lebih dulu oleh otoritas pajak negara.
Modus yang dilakukan perusahaan ialah menggunakan mekanisme penjualan langsung kepada pembeli secara tunai di Indonesia demi menghindari pajak pertambahan nilai (PPN). Selain baja, ada juga perusahaan untuk bahan bangunan.
"Pajak juga banyak industri liar yang tidak kena pajak. yang saya tahu baja dan bahan bangunan. ya pengusahanya dari China, punya perusahaan di sini, orang China semua, tidak bisa bahasa Indonesia," kata dia.
Purbaya mengaku telah mengetahui seluruh nama dari perusahaan tersebut. Perusahaan itu, kata dia, juga diklaim memiliki nama yang cukup familiar di dalam negeri.
Pemerintah, kata dia, juga berencana untuk melakukan penindakan terhadap perusahaan tersebut. Namun, pemerintah beralasan penindakan akan dilakukan di waktu yang tepat.
"Hal yang saya heran adalah ada perusahaan yang familiar, perusahaan dari asing bisa beroperasi di sini, sementara orang pajak selama ini seperti agak tutup mata. Kalau saya tahu, kan mereka pasti lebih tahu dari saya, yang bea cukai seperti itu juga."
(lav)
