Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi 2019-2024, Nadiem Makarim
Kejagung menetapkan Nadiem sebagai tersangka baru dalam rasuah itu. Pada saat itu, Nadiem disebut memerintahkan para staf khususnya dan pejabat kementerian untuk menggunakan laptop dengan ChromeOS. Padahal, kementerian telah mengeluarkan kajian teknis yang menyebutkan ketidak sesuaian laptop tersebut untuk program saat itu.
Nadiem merupakan pendiri Gojek yaitu perusahaan berbasis teknologi yang berfokus pada layanan transportasi dan logistik online. Lalu pada 2019, Presiden ketujuh Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabinet Indonesia Maju. Setelah kementerian tersebut melebur dengan bidang riset dan teknologi, ia melanjutkan tugasnya sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Pada kasus tersebut, Nadiem pada tanggal 6 Mei 2020 mengundang jajarannya untuk melakukan pertemuan tertutup menggunakan Zoom Meeting dengan mewajibkan para peserta menggunakan headset atau alat semacamnya.
Kemudian, Nadiem untuk meloloskan Chromebook Produk Google, Kemendikbud pada awal tahun 2020 menjawab surat Google untuk ikut partisipasi dalam pengadaan alat TIK di Kemendikbud.
Padahal sebelumnya surat Google tidak dijawab oleh menteri sebelumnya yang tidak merespons karena uji coba pengadaan Chromebook tahun 2019 telag gagal dan tidak bisa dipakai untuk sekolah garis terluar atau daerah terluar, atau tinggal, terdalam.
Eks Staf Khusus Mendikbudristek, Jurist Tan
Kejagung menyebut, Jurist Tan dianggap menjadi inisiator dan penghubung utama antara Kemendikbudristek dengan Google. Ia yang pertama kali bertemu Yeti Khim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) untuk membahas rencana pengadaan Chrome OS.
Selanjutnya, Jurist menjalin komunikasi dengan Eks Konsultan Teknologi Kemendikbudristek Ibrahim Arief dan menyusun kontrak kerja yang menempatkan Ibrahim sebagai tenaga profesional PSPK.
Tak hanya itu, Jurist Tan dianggap juga menjembatani pembicaraan lanjutan dengan pihak Google, yang berujung pada skema co-investment 30%. Jurist memimpin Zoom meeting yang meminta para pejabat agar melaksanakan pengadaan TIK dengan Chrome OS.
Eks Konsultan Teknologi Kemendikbudristek, Ibrahim Arief
Peran Ibrahim Arief dianggap tak jauh berbeda dengan Jurist Tan. Ia disebut merancang penggunaan Chrome OS sejak sebelum Nadiem dilantik sebagai menteri.
Ibrahim berperan menyusun kajian teknis yang mendukung pengadaan laptop Chromebook, sebab ia merupakan seorang konsultan teknologi.
Di mana, kajian ini yang kemudian dijadikan dasar pengambilan keputusan pengadaan. Ibrahin juga diketahui beberapa hadir dalam pertemuan internal Kemendikbudristek dan membantu memastikan arahan tetap pada produk Google.
Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek, Sri Wahyuningsih
Sri meminta tim teknis untuk membuat kajian baru atau kajian kedua yang mencantumkan Chrome OS. Pada 30 Juni 2020, di Hotel Arosa Bintaro, Sri meminta pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan TIK untuk memilih operating system Chrome OS dengan metode e-katalog.
Sri diketahui mencopot PPK pengadaan TIK karena menolak perintah untuk memilih Chrome OS. Posisi tersebut pun diberikan kepada PPK baru. Sri kemudian meminta PPK yang baru mengubah metode e-katalog pengadaan TIK menjadi SIPLAH. Sri juga membuat petunjuk pelaksanaan tahun 2021 untuk pengadaan TIK tingkat SD dengan Chrome OS.
Direktur SMP Kemendikbudristek, Mulatsyah
Mulatsyah ditengarai ikut menyusun pelaksanaan program digitalisasi pendidikan. Dalam rapat bersama Jurist, Sri, dan Ibrahim, ia menyetujui pengadaan yang diarahkan ke Chrome OS dan vendor terkait.
Tak hanya itu, Mulatsyah juga menjadi bagian dari keputusan pembelian 1,2 juta unit laptop senilai Rp9,3 triliun. Keputusan ini diambil di saat belum adanya infrastruktur internet memadai di banyak wilayah. Laptop Chromebook yang dibeli melalui program ini tidak bisa digunakan maksimal karena memerlukan koneksi internet yang stabil.
(dov/frg)
