"OCC berkomitmen untuk menghentikan upaya—baik yang diprakarsai oleh regulator maupun bank—yang akan memanfaatkan keuangan sebagai senjata," kata Kepala OCC Jonathan Gould pada Rabu.
Temuan lembaga ini merupakan yang pertama diumumkan secara publik di antara serangkaian permintaan dari lembaga perbankan terkemuka. Pada September, OCC mengatakan akan mengirim surat yang menuntut rincian masalah ini pada lembaga keuangan Wall Street, setelah Trump dan anggota Republik lainnya berulang kali mengkritik debanking—atau praktik menolak akses layanan perbankan bagi individu dan pebisnis tertentu.
Beberapa bank terbesar AS sebelumnya menyatakan bahwa mereka tidak mendiskriminasi nasabah berdasarkan afiliasi politik mereka. Para eksekutif meminta kejelasan dari regulator mengenai risiko reputasi di sektor-sektor tertentu.
"Demi kepentingan terbaik bank, mereka harus menerima simpanan, memberikan pinjaman, dan mendukung sebanyak mungkin konsumen dan pebisnis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," bunyi pernyataan Bank Policy Institute, kelompok perdagangan yang mewakili banyak perusahaan yang disebutkan dalam laporan OCC.
"Industri ini mendukung akses yang adil ke layanan perbankan dan sudah bekerja sama dengan Kongres dan pemerintah untuk memastikan bank dapat melayani nasabah yang taat hukum."
Juru bicara Citigroup, Bank of America, TD, Wells Fargo, PNC, BMO, dan US Bancorp menolak berkomentar. Perwakilan dari lembaga keuangan lainnya belum memberikan tanggapan.
Pada Agustus, Trump menandatangani perintah eksekutif untuk memberantas praktik tersebut dan mewajibkan regulator mengidentifikasi lembaga keuangan yang sebelumnya terlibat dalam praktik debanking ilegal. Perintah tersebut juga menginstruksikan regulator agar menghapus standar risiko reputasi dari pedoman mereka.
OCC juga menyatakan masih meninjau ribuan pengaduan untuk mengidentifikasi kasus debanking bermotif politik dan agama, yang akan dilaporkan pada waktunya.
Setelah peninjauan selesai, OCC berencana eminta pertanggungjawaban bank-bank tersebut atas setiap aktivitas debanking yang melanggar hukum, termasuk dengan merujuk kasus tersebut ke Jaksa Agung sesuai dengan perintah eksekutif Gedung Putih.
Para advokat nasabah mengatakan hanya ada sedikit bukti yang menunjukkan masalah ini meluas, tetapi para kritikus berpendapat bahwa beberapa pemeriksa bank mendesak lembaga keuangan untuk berhenti berbisnis dengan klien yang sensitif secara politik, bahkan saat mereka tidak menimbulkan risiko bagi keamanan dan kesehatan bank.
Nicholas Anthony, analis kebijakan Cato Institute yang berbasis di Washington dan berhaluan libertarian, mengatakan temuan awal OCC tidak cukup jauh. Dia menambahkan bahwa laporan tersebut mengkritik bank yang memutuskan hubungan dengan klien yang kontroversial, tetapi gagal menyebut regulator secara eksplisit menilai bank berdasarkan reputasi mereka.
"Meski OCC merinci kasus-kasus debanking, mereka gagal menyebutkan beberapa penyebab debanking yang paling terkenal," tandas Anthony.
(bbn)
