"Mesin tagboot mati dan terkena badai sejak 6 november 2025 sehingga ada banyak kayu yang jatuh dari tagboot tersebut," kata dia menegaskan.
"Barcode di kayu adalah penanda SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) yang dicek keabsahan/asal usul sumber kayu (traceability system untuk mencegah illegal logging)."
SVLK adalah singkatan dari Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu di Indonesia, yaitu sebuah sistem pelacakan yang memastikan bahwa produk kayu yang beredar di dalam dan luar negeri berasal dari sumber yang legal dan dikelola secara lestari.
Sementara itu, Polda Lampung mengatakan tengah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan terkait temuan kayu dan pembalakan liar di Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar).
"Kami baru saja berkoordinasi dengan Kemenhut dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung terkait persoalan di Pesisir Barat," kata Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari, di Mapolda Lampung, Selasa.
Dia mengatakan koordinasi dilakukan agar hasil investigasi yang dilakukan lebih akurat, baik terkait tempat kejadian perkara yang di laut maupun yang berada di luar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan tengah mencermati temuan kayu gelondongan lainnya yang terbawa arus banjir. Temuan tersebut akan ditelusuri secara ilmiah dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan penegakan hukum.
"Tidak ada kompromi bagi siapa pun yang merusak hutan Indonesia," ujar Raja Antoni.
Raja Juli juga menyampaikan bahwa penegakan hukum kehutanan dijalankan progresif sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto salah satunya terkait pencabutan 18 PBPH pada Februari lalu. Pemerintah, kata dia, juga kembali mencabut izin 20 PBPH berkinerja buruk di seluruh Indonesia, termasuk pada tiga provinsi yang terdampak banjir dan longsor.
"Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, sebelumnya kami sudah melakukan pencabutan 18 PBPH seluas 526.144 hektare pada 3 Februari 2025. Kementerian Kehutanan, atas persetujuan Bapak Presiden, akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH berkinerja buruk seluas kurang lebih 750.000 hektare di seluruh Indonesia, termasuk pada tiga provinsi terdampak banjir," tegasnya.
(ain)
