Nantinya, IUPK Freeport akan diperpanjang hingga 2061.
Tony menjelaskan meskipun transaksi divestasi dan perpanjangan IUPK baru dilakukan 2041, dalam waktu dekat perusahaan dan pemerintah akan meneken perjanjian untuk memastikan divestasi dan perpanjangan IUPK dilakukan tepat waktu sesuai target.
Tony menegaskan perjanjian tersebut menjadi aspek penting bagi operasional perusahaan, sebab perusahaan sedang berencana melakukan eksplorasi lanjutan usai cadangan bijih perusahaan sebesar 1,3 miliar ton diprediksi habis pada 2041.
“Saya sebutnya kesepahaman karena belum ada yang tertulis adalah bahwa pertambangan ini akan bisa diperpanjang sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu sampai life of mine atau sampai seumur tambang dan juga Freeport akan divestasi tambahan saham 12% pada 2041,” kata Tony dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI, Senin (24/11/2025)
“Ya, tetapi [IUPK Freeport] diperjanjikan dari sekarang, sehingga akan memberikan kami juga waktu untuk melakukan eksplorasi yang lebih detail,” ucap dia.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mensinyalir perpanjangan IUPK Freeport pasca-2041 bakal diberikan sebelum transaksi divestasi 12% saham PTFI rampung.
Kendati demikian, Bahlil memastikan, pemerintah telah mengunci kesepakatan prinsip atau principal agreement bersama dengan Freeport-McMoRan Inc. ihwal akuisisi tambahan 12% saham PTFI.
“Setelah saya melakukan perpanjangan kontrak [IUPK PTFI], baru saya umumkan [final akuisisi], tetapi untuk urusan penambahan saham itu sudah dalam diskusi, sudah ada paraf kesepakatan,” kata Bahlil kepada awak media di Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Bahlil menambahkan akuisisi tambahan saham PTFI menjadi bagian dari kesepakatan perpanjangan izin tambang PTFI selepas konsesi berakhir pada 2041. Dia menerangkan rencana perpanjangan IUPK itu masih dalam proses.
Bahlil membeberkan pemerintah berencana untuk memperpanjang IUPK PTFI sampai 2061, atau sampai cadangan tembaga dan emas di tambang Grasberg habis.
Menurut dia, rencana perpanjangan kontrak itu sesuai dengan amanat yang tertuang dalam peraturan pemerintah.
Ketentuan soal perpanjangan konsesi tambang sampai cadangan mineral habis itu termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
“Rancangannya akan ke sana [2061], karena memang undang-undang kita kan pengelolaan tambang yang langsung berbasis smelter kan sampai dengan cadangan selesai,” kata dia.
(azr/wdh)
