Bloomberg Technoz, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan perubahan skema Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi tidak langsung. Hal ini rencananya akan didorong pada pembahasan rancangan Undang-undang Politik yang memuat seluruh urusan politik mulai dari partai hingga pemilihan umum; termasuk Pilkada.

Menurut dia, awalnya Partai Golkar mengusulkan agar Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, usulan itu menimbulkan polemik di masyarakat. Usai kajian ulang, Partai Golkar tetap berposisi Pilkada harus diubah menjadi tak langsung, namun pemilihnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. 

"Alangkah lebih baik lakukan sesuai pemilihan DPR Kabupaten atau Kota biar tak lagi pusing-pusing, saya yakin ini membutuhkan kajian yang mendalam," ujar Bahlil dikutip Sabtu (06/12/2025).  

Berkaitan dengan itu, dia memandang pembahasan rancangan undang-undang bidang politik selayaknya bisa dimulai pada tahun depan. Menurutnya, hal ini dilakukan agar pembahasan bisa dilakukan dengan komprehensif dan melibatkan masukan yang luas. 

Kendati demikian, Bahlil menyinggung Mahkamah Konstitusi bisa mengubah dan membuat norma baru sekalipun undang-undang sudah dikaji. Berdasarkan catatan, MK memang menjadi lembaga yang terus mendorong pelaksanaan Pemilu dan Pilkada secara langsung. Metode ini dinilai sesuai dengan asas demokratis yang diamanat konstitusi; ketimbang diwakilkan pada partai politik melalui kader-kadernya di lembaga tersebut.