"Jangan sampai undang-undang sudah jadi, sampai di MK, MK membuat yang lain bahkan bisa mengubah bahkan bisa membuat norma baru lagi," kata Bahlil.

"Jadi saya pikir perlu kita kawal bersama-sama agar persoalan ini harus tetap kita lakukan dengan baik."

Wacana Pilkada secara tak langsung memang telah digaungkan oleh pemerintah. Bahkan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto memiliki keinginan untuk mengubah skema Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi tidak langsung. Menurut dia, presiden sudah mengungkap niatnya tersebut dalam berbagai kesempatan.

Dia mengatakan, Prabowo menyoroti proses atau biaya pelaksanaan Pilkada secara langsung yang mahal, rentan konflik, dan potensi terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang berulang kali. 

“Diulang-ulang terus, seperti sekarang di Papua. Ada yang kemampuan fiskalnya defisit, seperti di Kabupaten Bangka, PSU lagi, uangnya habis hanya untuk memilih,” ujar Tito kepada awak media di Istana Kepresidenan, Selasa (29/7/2025).

(dov/frg)