Dia menegaskan jika dalam proses evaluasi ditemukan terdapat perusahaan tambang yang tidak tertib, maka IUP perusahaan tambang tersebut akan segera dicabut Kementerian ESDM.
"Kalau seandainya kita mendapatkan dalam evaluasi mereka melanggar, tidak tertib, Maka tidak segan-segan kita akan melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya yakinkan sekali lagi, untuk di pertambangan kalau ada yang menjalankan tidak sesuai dengan aturan dan standar pertambangan Saya tidak segan-segan untuk mencabut," ucap Bahlil.
Satgas PKH
Lebih lanjut, Kementerian ESDM menyatakan penindakan tambang ilegal dan yang melanggar aturan turut dilakukan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Hingga saat ini, total luas kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali Satgas PKH mencapai 3.312.022,75 hektare (ha) di mana dari jumlah tersebut, 915.206,46 ha sudah diserahkan kepada kementerian terkait.
Perinciannya, 833.413,46 ha dialokasikan kepada PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) untuk pengelolaan produktif, sementara 81.793,00 ha dikembalikan sebagai kawasan konservasi di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau.
Adapun sisanya, 2.398.816,29 ha, masih dalam proses administrasi dan segera diserahkan kepada kementerian terkait.
Satgas PKH juga menargetkan penertiban 4,2 juta hektare tambang ilegal agar manfaatnya kembali kepada rakyat.
Dengan pendekatan hukum tegas dan dukungan lintas lembaga, Satgas PKH memastikan hutan sebagai aset bangsa dikelola untuk kepentingan negara dan masyarakat.
Selain itu, Satgas PKH juga menargetkan penertiban 4,2 juta ha tambang ilegal. Penindakan tersebut dilakukan oleh berbagai instansi, termasuk Kementerian ESDM.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatra Utara menuding aktivitas tambang emas martabe milik PT Agincourt Resources (PTAR) memperparah banjir di Sumut lantaran telah mengurangi tutupan hutan dan lahan sekitar 300 ha.
Selain itu, fasilitas pengolahan limbah tambang atau tailing management facility juga berada dekat sungai Aek Pahu yang mengaliri Desa Sumuran.
Organisasi lingkungan tersebut juga mencatat keluhan warga ihwal kualitas air yang menurun ketika musim hujan, usai beroperasinya Pit Ramba Joring pada 2017.
“Warga menyampaikan bahwa sejak beroperasinya PIT Ramba Joring, air sungai sering kali keruh saat musim hujan,” kata Direktur Eksekutif Walhi Sumut Rianda Purba, dalam keterangan tertulis, yang diterima Selasa (2/12/2025).
Berdasarkan data citra satelit pada 2025, Walhi mencatat pembukaan hutan di areal harangan Tapanuli yakni di Batang Toru, Tapanuli Selatan sangat masif terjadi. Lokasi tersebut padahal memiliki nilai konservasi tinggi dan menjadi benteng alam jika hujan terjadi.
“Tak jauh dari lokasi penambangan emas, muncul pada 2025 lahan gundul yang luas di daerah Tapanuli Tengah,” tulis kata Rianda.
Adapun, manajemen PTAR membantah aktivitas tambang perusahaan memperparah bencana banjir di Sumut, sebab lokasi banjir bandang di Desa Garoga berada di daerah aliran sungai (DAS) Garoga yang berbeda dan tidak terhubung dengan lokasi PTAR beroperasi di DAS Aek Pahu.
Senior Manager Corporate Communications PTAR Katarina Siburian Hardono menjelaskan operasi tambang dijalankan dengan meminimalkan dampak lingkungan serta mematuhi peraturan yang berlaku.
Dia juga mengklaim operasional tambang telah mencakup upaya mitigasi banjir, serta memastikan konservasi hutan dan keanekaragaman hayati di area tambang dan sekitarnya.
“Pemantauan kami juga tidak menemukan material kayu di DAS Aek Pahu yang dapat dikaitkan dengan temuan di wilayah banjir,” kata Katarina ketika dimintai konfirmasi Bloomberg Technoz, Senin (1/12/2025).
(azr/wdh)
