Dalam kesempatan lain, Rosan, yang juga CEO BPI Danantara, mengatakan pemerintah tengah mematangkan skema pelibatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Dia mengaku pemerintah akan terlibat dalam membantu pembiayaan utang melalui skema public service obligation (PSO), dengan alasan keterlibatan APBN telah diatur lewat skema PSO untuk sektor layanan publik, seperti transportasi umum.
"Sedang kita matangkan, pemerintah pasti hadir, kan itu ada undang-undangnya juga untuk prasarana dan juga untuk mass transportasi itu adalah tanggung jawab pemerintah,” kata Rosan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Rosan menggarisbawahi konsorsium pengelola Whoosh bakal tetap menanggung biaya operasional. Hanya saja, Rosan enggan berkomentar lebih jauh soal skema pembayaran utang Whoosh setelah opsi APBN belakangan dibuka pemerintah.
Sebagai informasi, konsorsium proyek Whoosh melibatkan sejumlah BUMN, antara lain PT KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR). Total nilai investasi proyek ini mencapai US$7,2 miliar, termasuk pembengkakan biaya atau cost overrun sekitar US$1,2 miliar.
Proyek dibiayai melalui skema 75% pinjaman dari China Development Bank (CDB) dan 25% setoran modal pemegang saham, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebesar 60% serta Beijing Yawan HSR Co. Ltd. sebesar 40%.
(ain)
