Pertama, Kebijakan moneter diarahkan untuk menjaga inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah. Kedua, kebijakan makroprudensial diarahkan untuk memperkuat kemampuan intermediasi perbankan dalam rangka mendukung sektor-sektor prioritas Pemerintah.

Ketiga, kebijakan  sistem pembayaran diarahkan untuk meningkatkan transaksi pembayaran digital, termasuk  QRIS dan BI-FAST. Keempat, dari sisi kebijakan pendalaman pasar uang dan pasar valas, difokuskan pada penguatan aspek produk (product), harga (pricing), pelaku (participants), dan infrastruktur (infrastructure) pasar keuangan untuk mendukung pembiayaan perekonomian nasional.

Kelima, BI terus memperkuat Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM), ekonomi hijau, dan ekonomi syariah untuk mendukung ekonomi kerakyatan Pemerintah. “Melalui penguatan bauran kebijakan tersebut, BI berkomitmen penuh mendukung Asta Cita dan memastikan stabilitas serta pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berdaya tahan".

Dia menilai Indonesia memiliki modal fundamental yang kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdaya tahan di tengah dinamika global yang penuh tantangan. Perekonomian nasional menunjukkan ketahanan dengan pertumbuhan yang tetap baik, serta stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang terjaga.

(lav)