Dalam dokumen yang diterima Bloomberg Technoz, izin masuk beras impor sebanyak 250 ton tersebut berdasarkan 'lampu hijau; yang diberikan pemerintah dalam rapat yang diselenggarakan pada 14 November 2025.
Rapat dipimpin Kemenko Pangan yang diwakili Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Tatang Yuliono. Rapat juga dihadiri oleh sejumlah pejabat mulai dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag; Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag.
Rapat tersebut juga dihadiri Direktur Fasilitas Kepabeanan-DJBC; Kepala Kantor Bea Cukai Sabang; Dirjen Tanaman Pangan-Kementerian Pertanian; DeputiBidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan-Badan Pangan Nasional; Kasatgas Pangan RI; Deputi Komersial dan Investasi BPKS; hingga Kepala Unit PTSP BPKS.
"Beras PT Multazam Sabang Group dariThailand sesuai dengan Izin BPKS Nomor513/PTSP-BPKS/21 Tanggal 24 Oktober2025, diperbolehkan masuk ke Sabang," tulis risalah rapat dalam dokumen yang diterima Bloomberg Technoz, Selasa (25/11/2025).
Risalah rapat juga memutuskan bahwa beras tersebut dipastikan hanya untuk kebutuhan konsumsi di Kawasan Sabang dan tidak boleh dibawa ke Daerah Pabean. BPKS, lanjut risalah tersebut, juga diminta untuk segera menetapkan kuota jumlahdan jenis barang konsumsi untukkebutuhan masyarakat di Kawasan Sabang yang diatur dengan Peraturan Kepala BPKS.
Respons Menteri Amran dan Bantahan Zulhas
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan respons usai viral kabar pengamanan 250 ton beras ilegal yang diamankan di Sabang, Aceh. Sebagaimana diketahui, izin masuk beras impor tersebut berdasarkan lampu hijau pemerintah dalam rapat yang diselenggarakan pada 14 November 2025.
"Kami sudah koordinasi dengan Pak Menko [Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan] memang ada rapat. Tapi, ada prosesnya. Jadi tak usah diperpanjang, itu sudah selesai," kata Amran saat ditemui di kediamannya, Selasa (25/11/2025).
Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan menepis pihaknya punya andil dalam izin impor beras melalui Pelabuhan Sabang.
Beras impor sebanyak 250 ton digagalkan Mentan Amran Sulaiman yang masuk melalui Free Trade Zone Pelabuhan Sabang. Beras asal Thailand tersebut disegel dan dilarang untuk diedarkan ke masyarakat. "Kita tidak pernah ada izin impor beras itu," kata Zulkifli Hasan saat ditemui wartawan, Rabu (26/11/2025).
Zulhas bahkan mengklaim menerima laporan mengenai beras masuk ke Indonesia bukan dari internal kantornya, seraya menyebut menerima informasi 'dari luar'. Dirinya mengaku sudah memerintahkan salah satu deputinya untuk mengecek mengenai informasi beras yang masuk dari Thailand tersebut.
"Saya minta Deputi saya untuk ngecek,mitigasi kalau memang betul, batalkan saja," sebutnya. Zulhas menegaskan komitmennya bahwa larangan impor beras karena perintah Presiden Prabowo Subianto mengenai swasembada beras. Kondisi stok beras di Indonesia, kata dia, juga sudah mencukupi.
"Di gudang ada 4 juta [ton] ya. Produksi kita kita lebih 4,7 [juta ton], jadi kita gak perlu impor dan tidak ada izin impor," tegas dia.
Beras Disegel di Daerah FTZ
Gubernur Aceh Muzakir Manaf mendesak pemerintah pusat melepaskan 250 ton beras asal Thailand yang disita dan dituding ilegal masuk di Pelabuhan Sabang, beberapa waktu lalu. Gubernur dengan nama sapaan Mualem itu mengingatkan beras tersebut adalah untuk masyarakat sekitar Sabang, yang mengalami kesulitan daya beli karena beras yang mahal di wilayahnya.
"Gubernur mengharapkan Mentan untuk segera melakukan uji lab terhadap beras 250 ton tersebut, sesuai mekanisme perundang-undangan dan segera dilepaskan kepada masyarakat kawasan Sabang," tulis pernyataan Manaf melalui Juru Bicara Muhammad MTA, dalam keterangannya, Rabu (26/11/2025).
Muzakir menegaskan bahwa keputusan memasukkan beras dari luar merupakan salah satu kebijakan transisi strategis yang berpihak kepada masyarakat setempat. Hal ini sendiri atas keistimewaan yang dimiliki Sabang sebagai kawasan bebas.
Sementara itu, Mentan Amran Sulaiman memastikan persoalan penyegelan beras impor asal Thailand tersebut sudah tuntas. Ia juga sebut bahwa saat ini pemerintah sedang mengupayakan seluruh daerah di Tanah Air untuk swasembada pangan. Amran lantas menekankan bahwa dirinya telah menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah terkait mengenai penindakan barang ilegal tersebut.
(mef/wep)
