Saat ditemui di Jakarta, Prasetyo membenarkan kabar yang selama ini beredar terkait rencana penggabungan bisnis Grab dan GoTo.
“Salah satunya,” ujarnya menanggapi rumor tersebut.
Ia juga mengungkapkan adanya kemungkinan peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara dalam pembahasan konsolidasi itu. Menurutnya, isu merger turut dibicarakan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan mengatur status, perlindungan, dan skema tarif bagi mitra pengemudi ojek online.
Prasetyo menjelaskan penyusunan rancangan regulasi tersebut masih terus dilengkapi dengan masukan dari mitra pengemudi hingga perusahaan aplikator. “Di situ ada banyak hal, termasuk Danantara yang ikut terlibat karena terdapat proses korporasi yang menjadi bagian dari pembahasan,” katanya.
Meski begitu, ia belum bersedia memberikan rincian lebih jauh dan meminta publik menunggu perkembangan berikutnya. Prasetyo hanya memberi sinyal bahwa opsi yang dibahas mencakup kemungkinan akuisisi GoTo oleh Grab.
Ketika kembali ditanya mengenai aksi korporasi yang mengaitkan Danantara, Grab, dan GoTo, ia menjawab, “Iya, salah satunya.”
Sementara isu merger menguat, GoTo justru menghadapi tekanan internal dari para pemegang saham. Bloomberg melaporkan bahwa investor besar seperti SoftBank Group Corp., Provident Capital Partners, dan Peak XV menandatangani memo kepada dewan direksi untuk meminta digelarnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).
Menurut sumber yang mengetahui proses tersebut, desakan itu muncul karena para pemegang saham ingin mengganti CEO, setelah kapitalisasi pasar GOTO anjlok lebih dari 40% selama masa kepemimpinan Patrick Walujo. Sumber itu juga menyebut Patrick dianggap menolak rencana akuisisi oleh Grab.
Spekulasi semakin kuat setelah pengumuman resmi perusahaan. Pada 24 November 2025, GoTo menyatakan Patrick Walujo mengundurkan diri dari posisi Direktur Utama. Perseroan pun mengajukan Hans Patuwo sebagai calon pengganti yang akan dibahas dalam RUPSLB pada 17 Desember 2025.
(ain)
