Untuk sayuran, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pangan Nasional ditugaskan membuka lahan-lahan baru. Menteri Koperasi juga akan membiayai koperasi yang bergerak di sektor hortikultura dan peternakan, dengan tahap awal dana sekitar Rp300 miliar. “Semua sektor bergerak. Intinya, menyiapkan bahan baku tanpa mengganggu kebutuhan masyarakat umum,” kata Nanik.
Produksi telur dan ayam ikut menjadi perhatian karena mulai terlihat kenaikan harga menjelang Natal dan Tahun Baru. Presiden, lanjut Nanik, meminta opsi substitusi bahan pangan agar tidak memicu kelangkaan di pasar. “Kalau telur mulai terbatas, sebagian jatah anak bisa diganti ke daging sapi atau telur puyuh,” ujarnya.
Sementara untuk daging dan ternak, lahan besar di Jawa dan luar Jawa telah disiapkan. Sekitar 200 ribu hektare akan dipakai untuk peternakan di Jawa, sementara 300 ribu hektare lainnya berada di luar Jawa. Sistem terintegrasi antara penyediaan pakan dan peternakan disebut menjadi model utama.
Koordinasi lintas kementerian juga diperkuat setelah terbitnya PP Nomor 28 yang memperluas kewenangan BGN dalam mengatur program pangan gizi. Nanik mengatakan BGN telah menggandeng TNI AD untuk menggerakkan Kodim agar ikut membudidayakan ayam dan menanam sayur.
Mendagri juga terlibat melalui instruksi kepada seluruh bupati agar memanfaatkan lahan kosong di wilayah masing-masing. Pemerintah daerah didorong membentuk koperasi atau minimal usaha dagang beranggotakan petani agar dapat masuk ke Sistem Pangan dan Gizi (SPPG).
Dengan serangkaian langkah cepat ini, pemerintah berharap kebutuhan bahan baku MBG dapat terpenuhi tanpa menekan pasar. “Tanda-tanda kenaikan harga sudah muncul, termasuk buah. Karena itu semua pihak harus bergerak. Targetnya jelas: bahan baku aman, harga stabil,” tutur Nanik.
(dec)
