Pada awalnya, panitia seleksi (Pansel) telah menjaring 42 nama dalam tahapan seleksi kualitas dan menetapkan 21 nama yang lolos penilaian profil (profile assessment). Seluruh nama tersebut kemudian diserahkan kepada Presiden Prabowo yang memilih tujuh nama untuk masuk ke Fit and Proper Test di DPR.
1. Fredrik Willem Saija
Fredrik Willem Saija merupakan pensiunan hakim yang sudah mengabdi selama 40 tahun. Jabatan terakhirnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak. Fredrik lahir di Ambon, 4 Februari 1959, menyelesaikan pendidikan hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar pada 1984 dan (S2) pada Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Jakarta, pada 2006.
Dia memulai karir sebagai hakim setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan calon hakim angkatan II, Senayan, Jakarta, pada 1986 dan lulus dengan peringkat satu. Pertama kali ditugaskan sebagai hakim di PN Nabire, kemudian mutasi ke PN Manokwari, lalu ke PN Kendari.
Setelah itu, terpilih dan bertugas sebagai asisten hakim agung di MA, seperti Hakim Agung M. Yahya Harahap; S.O Nainggolan; Marnis Kahar; dan Suharso hingga mendapatkan promosi sebagai pimpinan, Ketua Pengadilan Negeri Nabire. Secara keseluruhan, pengalaman Fredrik terdiri dari 23 tahun di pengadilan tingkat pertama dan 17 tahun pada pengadilan tingkit banding.
2. Setyawan Hartono
Setyawan Hartono merupakan pensiunan hakim yang sudah mengabdi selama 41 tahun. Jabatan terakhirnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Setyawan lahir di Klaten, 1 April 1958. Dia menyelesaikan pendidikan hukum strata satu di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 1983 dan melanjutkan pendidikan strata dua di kampus yang sama pada 2004.
Karier kehakimannya dimulai pada 1984 sebagai calon hakim di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta, lalu dilantik menjadi hakim tingkat pertama pada 1986 di Pengadilan Negeri Biak. Kemudian berpindah dari satu PN ke PN lain dalam menjalankan tugasnya sebagai pengadil, yakni Hakim PN Pacitan pada 1991; Hakim PN Palu pada 1996. Pada 1999, dia menjabat Wakil Ketua PN Toli Toli dan menjabat sebagai Wakil Ketua PN Sorong pada 2005.
Sejak 2015, Setyawan menjabat posisi strategis seperti wakil ketua dan ketua pengadilan. Misalnya, menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada 2015; Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pada 2016; Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada 2017; Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura pada 2017-2019; Ketua Pengadilan Tinggi Medan pada 2019; Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada 2021; Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada 2022-2025.
3. Anita Kadir
Anita Kadir merupakan anak mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Abdul Kadir Mappong. Dia juga adik dari Wakil Ketua DPR dan politikus Partai Golkar, Adies Kadir. Dia pernah mengikuti seleksi hakim agung kamar perdata pada 2022. Dia merupakan advokat di Asmanyah dan Partners pada 2022. Selain itu, dia juga merupakan anggota Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.
4. Desmihardi
Desmihardi berasal dari unsur praktisi hukum yang pernah menjadi kuasa hukum dalam menggugat batas usia calon presiden ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 51/PUU-XXI/2023. Dia merupakan salah satu kuasa hukum Partai Gerindra yang meminta MK untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/N/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
5. Andi Muhammad Asrun
Andi Muhammad Asrun merupakan Guru Besar Ilmu Hukum Konstitusi Universitas Pakuan. Pada sengketa hasil Pemilihan Umum 2024, Andi merupakan bagian dari ahli yang dihadirkan oleh kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
6. Abdul Chair Ramadhan
Abdul Chair Ramadhan merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Islam AS-SYAFIIYAH. Dia merupakan Ketua Umum Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indonesia.
Sama dengan Andi Muhammad Asrun, Abdul Chair juga merupakan salah satu ahli yang dihadirkan oleh kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada sengketa hasil Pemilihan Umum 2024.
7. Abhan
Abhan merupakan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode 2017-2022. Dia memiliki beberapa pengalaman dalam lembaga pengawas pemilu. Misalnya, dia pernah menjabat sebagai Ketua Panwaslu Provinsi Jawa Tengah 2008-2009 dan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah 2012-2017.
(dov/frg)

































