Dari sisi eksternal, Indonesia masih menghadapi perekonomian global yang penuh ketidakpastian. Tensi dagang yang meningkat dan volatilitas pasar keuangan menjadi risiko utama. Sedangkan dari sisi domestik, perubahan arah kebijakan bisa menimbulkan kerentanan jika tidak diawasi dengan baik.
“Kami memperkirakan defisit fiskal bisa melebar menjadi sekitar 2,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2025 dan 2,9% PDB pada 2026. Pengelolaan eksekusi anggaran bisa menjadi dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi ketika risiko-risiko itu terwujud,” demikian Gonzalez.
Mobilisasi penerimaan negara, dengan fokus ke belanja yang lebih berkualitas dan efisien, menjadi kunci bagi kebijakan fiskal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan Moneter
Untuk kebijakan moneter, IMF menilai pelonggaran moneter yang dilakukan Bank Indonesia (BI) sudah tepat atau appropriate. Sejak September tahun lalu, BI sudah menurunkan suku bunga acuan sebanyak 150 basis poin (bps).
BI Rate saat ini berada di 4,75%. Terendah dalam tiga tahun terakhir.
Penurunan BI Rate sebanyak 150 bps dan langkah-langkah peningkatan likuiditas meningkatkan pertumbuhan kredit secara bertahap. Ke depan, mungkin masih ada ruang untuk pelonggaran lebih lanjut meski tergantung dari data yang masuk (data dependent).
“Sistem keuangan secara umum berdaya tahan. Posisi (stance) yang akomodatif sudah tepat.
“Ke depan, perubahan ke arah posisi netral seiring perbaikan pertumbuhan kredit bisa mulai dilakukan. Saat pemerintah tengah memobilisasi sektor keuangan untuk mewujudkan agenda pertumbuhan ekonomi, memastikan hadirnya penjagaan adalah hal yang tepat,” jelas Gonzalez.
Indonesia Emas 2045
Indonesia, menurut Gonzalez, masih berpegang kepada visi Indonesia Emas 2045. Untuk menjadi negara maju berpendapatan tinggi pada 100 tahun Kemerdekaan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Ini dilakukan dengan ekspansi yang dipimpin negara, termasuk hilirisasi dan swasembada.
“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang membutuhkan reformasi struktural. Seperti pembangunan infrastruktur, deregulasi, mengurangi hambatan dagang, dan mengintegrasikan Indonesia ke pasar dunia. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan keterampilan serta perbaikan institusi seperti anti-korupsi juga menjadi sangat penting,” terang Gonzalez.
Sejumlah kesepakatan dagang terbaru bisa membuat Indonesia makin terhubung dengan pasar dunia. Di antaranya adalah perjanjian dagang dengan Uni Eropa, Kanada, dan AS. Ini menjadi penting untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan produktivitas.
(red)
