Ia kemudian mengibaratkan situasi tersebut seperti mengganti pilot dengan petugas darat yang hanya mengikuti simulasi tiga bulan lalu diminta menerbangkan pesawat.
Tan juga menjelaskan perbedaan antara jabatan struktural dan jabatan fungsional yang menurutnya sering disalahpahami. Ia mencontohkan bahwa kepala puskesmas atau menteri kesehatan bisa saja bukan dokter, namun mereka tidak memiliki kewenangan menangani pasien karena bukan tenaga fungsional medis.
“Nah, mulai dari situ harusnya paham kenapa ahli gizi tidak bisa diganti jika mau makanan kalian benar-benar bergizi,” kata Tan. Ia menilai komentar yang meremehkan profesi hanya muncul dari orang yang bicara tanpa memahami duduk perkara.
Pakar gizi itu mengingatkan bahwa MBG adalah program besar dan sensitif yang keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas perencanaan gizi. Ia menegaskan, menghilangkan ahli gizi dari rantai penyusunan menu dan kualitas makanan justru dapat menurunkan standar gizi program.
Tan menutup dengan ajakan agar pembuat kebijakan lebih memahami fungsi setiap profesi kesehatan sebelum memberikan pernyataan publik. Ia berharap diskursus terkait MBG dapat kembali pada landasan ilmiah dan bukan sekadar opini yang tidak berdasar.
Diinformasikan bahwa sebekumnya, Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, yang menyebut tidak perlu melibatkan ahli gizi secara khusus dalam program MBG. Cucun bahkan mengusulkan pelatihan cepat bagi tenaga non-gizi untuk menempati posisi tersebut, bahkan hanya lulusan SMA sederajat juga bisa.
(dec/spt)
