Kondisi harga ini berpotensi makin tinggi pada saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) bulan depan. Secara historis, pada periode ini tingkat permintaan bahan pangan akan melonjak. Demikian pula hal yang sama akan terjadi pada saat Bulan Ramadhan dan Idulfitri 2026.
"Pokja ini ditugaskan untuk mengantisipasi gejolak harga guna menjaga inflasi tetap terkendali," kata Nanik.
Untuk menjamin ketersediaan jangka panjang, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) telah menyiapkan anggaran sebesar Rp20 triliun. Dana ini dialokasikan untuk membangun peternakan ayam pedaging dan petelur terintegrasi di seluruh Indonesia.
"Pembangunan akan dimulai pada Januari 2026 dan merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mensejahterakan peternak dan memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata dia.
Sementara investasi jangka panjang disiapkan, langkah antisipatif mendesak juga dilakukan. Salah satunya adalah diversifikasi bahan pangan. Nanik meminta Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, untuk menginstruksikan SPPG agar mengurangi konsumsi telur dan ayam menjelang Desember, dan menggantinya dengan sumber protein lain seperti ikan.
Selain itu, Nanik telah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar pemerintah daerah menerbitkan peraturan daerah (Perda) untuk menggerakkan pemanfaatan lahan kosong guna menanam sayuran, makanan pokok, buah-buahan, dan peternakan.
Lima Pokja Percepatan Program MBG
Pokja Pasokan Bahan Baku Pangan
Diketuai oleh anggota Tim Pelaksana Harian dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan). "Nanti dari kami (Kemenko Pangan) akan langsung berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pangan Nasional, Bulog, dan lainnya,” kata Sesmenko Pangan, Kasan, yang juga Sekretaris Tim Koordinasi.
Pokja Percepatan Kelembagaan dan Infrastruktur Pendukung Program MBG
Diketuai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), fokus pada pengisian formasi SDM untuk kantor bersama di daerah dan penyempurnaan organisasi BGN.
Pokja Keamanan Pangan dan Pemenuhan Gizi
Diketuai dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), fokus pada penanganan insiden keamanan pangan dan percepatan uji Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) untuk SPPG. Hingga Jumat (14/11), sebanyak 5.031 SPPG telah mengajukan proses sertifikasi SLHS, namun 9.249 SPPG belum mengajukan. Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes, Suyanti, memastikan proses penerbitan SLHS maksimal dua minggu dan tidak dipungut biaya, meski uji sampel memakan biaya retribusi daerah Rp1-2 juta.
Pokja Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah
Diketuai dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), fokus pada peran Pemda dalam mendukung MBG, termasuk pembangunan dan pengelolaan SPPG di daerah 3T.
Pokja Pemberdayaan Penerima Manfaat
Diketuai dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
(fik/frg)
