Selain itu, untuk operasionalisasi kebijakan utama Rp2,02 triliun, pemberdayaan UMKM stabilisasi harga dan akseptasi digital Rp715,6 miliar, dan pelaksanaan supervise BI Rp55 miliar. Kemudian, pelaksanaan edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan Rp456,69 miliar, pajak Rp2,28 miliar, dan cadangan anggaran Rp 507,99 miliar.
Dari sisi penerimaan operasional, Komisi XI DPR RI menyetujui penerimaan operasional BI tahun 2026 sebesar Rp36,91 triliun.
"Komisi XI DPR RI menyetujui penerimaan ATBI operasional tahun 2026 sebesar Rp36,91 triliun," kata Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun.
Penerimaan tersebut, terdiri atas penerimaan dari pengelolaan aset valuta asing (valas), penerimaan kelembagaan, dan penerimaan administrasi.
Komisi XI menekankan agar BI tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam mengelola cadangan devisa, menjaga nilai aset, serta memastikan kecukupan likuiditas valas guna mendukung stabilitas moneter di tengah tingginya dinamika pasar keuangan global.
Selain itu, rencana penggunaan cadangan tujuan Bank Indonesia tahun 2026 disetujui sebesar Rp6,48 triliun, yang dialokasikan untuk penggantian dan/atau pembaruan harta tetap dan pengadaan perlengkapan Rp5,14 triliun, dan peningkatan kualitas teknologi Rp912,49 miliar, pengembangan SDM dan organisasi Rp 155,53 miliar, dan cadangan Rp308,75 miliar.
Jika dibanding prognosis tahun 2025, total penerimaan dan pengeluaran 2026 relatif lebih rendah. Pada 2025, BI memproyeksikan total penerimaan mencapai Rp234,38 triliun dengan pengeluaran Rp165,7 triliun, menghasilkan surplus Rp68,7 triliun.
(lav)
