Sementara itu, jika proyek kereta cepat Jakarta hingga Surabaya relatif mudah wujudkan lantaran sudah memiliki beberapa kajian dari Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) termasuk kajian dari Lembaga Kerja Sama Internasional Jepang (Japan International Cooperation Agency).
"Bagaimana demand-nya [Whoosh Jakarta-Banyuwangi], siapa penggunanya? Bila demand bagus, apakah Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk sanggup menampung luapan pengguna kereta cepat yang mau ke Bali?" sebutnya.
Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno pun mengatakan bahwa pembangunan kereta cepat hingga Surabaya sebaiknya dipandang sebagai keinginan, bukan kebutuhan mendesak.
"Kebutuhan vital infrastruktur transportasi di Pulau Jawa saat ini adalah fokus pada peningkatan angkutan umum perkotaan dan pedesaan, reaktivasi jalur rel, layanan angkutan kota dalam provinsi (AKDP), serta kemantapan jaringan jalan hingga ke pelosok desa," sebutnya.
Ia pun menjelaskan, berdasarkan Referensi Studi Bank Dunia tahun 2019, biaya kontruksi High Speed Rail (HSR) di China mencapai US$17 juta sampai 18 juta per km menjadi biaya kontruksi kereta dengan kecepatan maksimal 250 km/jam. Sedangkan US$21 juta per km adalah biaya kontruksi HSR untuk kecepatan maksimal 350 km/jam.
Kata Djoko, biaya tersebut hanya biaya kontruksi saja, tidak termasuk biaya pengadaan lahan, relokasi fasilitas umum, pembangunan stasiun intermoda, pembangunan jalan akses, sewa GSMR, instalasi PLN dan PDAM.
Sementara, biaya kontruksi HSR Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB), berdasarkan data biaya kontruksi kontrak EPC dan biaya non EPC KCJB, 2023 sebesar US$33 juta per km.
Biaya kontruksi HSR KCJB atau biaya kontruksi berdasarkan nilai kontrak EPC sebesar US$51 juta per km, dengan total biaya pembangunan KCJB yang terdiri dari biaya kontruksi kontrak EPC ditambah biaya non kontrak EPC.
Biaya kontrak EPC ini meliputi Stasiun LRT Halim Perdanakusuma dan jalan akses lainnta, pajak, relokasi fasilitas sosial (fasos), fasilitas umum (fasum), jalan akses, GSMR, PLN, PDAM, biaya kontruksi prasarana, sarana EMU, fasilitas operasi.
"Biaya non kontrak EPC meliputi biaya pengadaan lahan, Operation Maintenance Preparation, asuransi, interest during construction, dan lain-lain," jelasnya.
"Sebagai pembanding, biaya pembangunan MRT Jakarta Rp1,1 triliun per km fase 1 dan Rp2,3 triliun fase 2. Sementara LRT Jabodebek Rp600 miliar per km. Keduanya tidak temasuk biaya pembebasan lahan. Sedangkan biaya pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Rp780 miliar per km termasuk biaya pembebasan lahan," pungkasnya.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memberikan perintah agar proyek kereta cepat atau Whoosh akan tetap dilanjutkan. Hal ini disampaikan untuk menampik sejumlah isu tentang utang Whoosh yang terus membengkak dan membebani PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Bahkan, kata dia, proyek kereta cepat tak akan hanya berhenti hingga Surabaya, Jawa Timur. Dia mengklaim proyek Whoosh yang dicanangkan pemerintahannya akan terbentang dari Jakarta hingga Banyuwangi.
"Insyallah, saya minta tidak hanya Surabaya, [tetapi ke] Banyuwangi. Surabaya itu zaman dulu. Sekarang saya Banyuwangi," ujar Prabowo kepada awak media, Selasa (4/11/2025).
Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya bakal tetap dilanjutkan. Bahkan, Luhut mengatakan pemerintah telah menyiapkan kajian awal atau prelimary study untuk pengembangan megaproyek itu.
Luhut menerangkan pemerintah bakal tetap memperluas jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh ke Surabaya, sebagai bagian dari rencana integrasi jaringan transportasi di Pulau Jawa.
“Kita sudah bikin plan preliminary study mengenai Whoosh ini sampai ke Surabaya. Jawa ini akan menjadi kota pulau, jadi transportasi itu dibutuhkan sampai ke Surabaya,” kata Luhut di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Luhut menjelaskan, studi awal tersebut mencakup jalur Bandung-Kertajati-Purworejo-Cilacap-Solo-Surabaya. Menurut dia, hasil evaluasi proyek Jakarta–Bandung akan dijadikan dasar agar proyek lanjutan lebih efisien.
Prabowo mengatakan pemerintahan Kabinet Merah Putih akan mulai fokus untuk mengembangkan kereta api. Prabowo telah memberikan titah kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk memperluas jangkauan kereta api.
(ell)
