Tiga hakim liberal — Elena Kagan, Sonia Sotomayor, dan Ketanji Brown Jackson — juga menyampaikan keraguan atas legalitas tarif tersebut. Mengingat jadwal cepat yang ditetapkan Mahkamah Agung, keputusan final dapat keluar secepat akhir tahun ini.
Suasana persidangan Rabu itu tergolong lebih santai dibanding biasanya, dengan beberapa kali tawa terdengar di ruang sidang. Dalam satu momen ringan, Kagan sempat menggoda Roberts setelah ia tampak keliru membedakan dirinya dengan Sotomayor, yang baru saja mengajukan pertanyaan.
“Bukan, itu Hakim Sotomayor. Dia baru saja selesai bertanya,” ujar Kagan sambil tersenyum.
Kasus ini berkaitan dengan tarif “Liberation Day” yang diberlakukan Trump pada 2 April, yang mengenakan pajak antara 10% hingga 50% terhadap sebagian besar impor AS, tergantung negara asalnya. Trump beralasan kebijakan itu diperlukan untuk mengatasi defisit perdagangan nasional yang telah berlangsung lama. Persidangan juga mencakup tarif terpisah terhadap Kanada, Meksiko, dan China yang menurut Trump diberlakukan untuk menekan peredaran fentanil.
Kewenangan yang Dipertanyakan
Trump berpendapat bahwa tarifnya sah berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) tahun 1977, undang-undang yang memberi presiden berbagai kewenangan untuk menghadapi darurat nasional di bidang keamanan, kebijakan luar negeri, dan ekonomi. Namun, IEEPA tidak secara eksplisit menyebutkan tarif sebagai salah satu kewenangan itu, meski ada pasal yang menyatakan bahwa presiden dapat “mengatur impor” sebagai langkah menghadapi krisis.
Hakim Gorsuch menyuarakan kekhawatiran atas sejauh mana interpretasi pemerintahan Trump terhadap delegasi kekuasaan Kongres kepada presiden.
“Dengan logika pemerintah, apa yang mencegah Kongres menyerahkan seluruh tanggung jawabnya untuk mengatur perdagangan luar negeri — atau bahkan menyatakan perang — kepada presiden?” tanya Gorsuch kepada Jaksa Agung AS, D. John Sauer.
Ia kemudian melanjutkan dengan hipotetis: apakah seorang presiden bisa menetapkan tarif 50% untuk mobil berbahan bakar bensin dan suku cadangnya demi menanggulangi perubahan iklim. Sauer menjawab presiden dapat melakukannya.
Barrett, di sisi lain, mempertanyakan apakah rumusan dalam undang-undang cukup kuat untuk memberi wewenang presiden menetapkan tarif. “Apakah Anda dapat menunjukkan contoh lain dalam kode hukum atau sejarah di mana frasa ‘mengatur impor’ digunakan untuk memberikan kewenangan menetapkan tarif?” tanyanya.
Namun Barrett dan Hakim Brett Kavanaugh juga mempertanyakan logika dari pihak yang menentang tarif, mengingat IEEPA juga memberi kewenangan presiden untuk menutup seluruh perdagangan dengan negara asing. “Akan aneh kalau Kongres melarang presiden mengambil langkah yang lebih terbatas seperti mengenakan tarif,” kata Kavanaugh.
Dalam tanda potensi hasil akhir perkara, Barrett menyinggung kemungkinan kompleksitas pengembalian dana jika tarif dinyatakan tidak sah. “Saya rasa ini bisa jadi sangat rumit,” ujarnya.
Pengacara perusahaan penggugat, Neal Katyal, mengakui pengembalian dana memang “akan sangat kompleks,” namun menegaskan bahwa Mahkamah Agung sebelumnya telah memutus bahwa “gangguan ekonomi yang serius bukan alasan untuk tidak menegakkan hukum.”
Sauer, mewakili pemerintah, mengatakan Trump telah memutuskan bahwa “defisit perdagangan yang melonjak membawa Amerika ke ambang krisis keamanan ekonomi nasional.”
Mahkamah Agung tengah meninjau dua gugatan yang diajukan oleh perusahaan kecil dan satu lagi oleh 12 jaksa agung negara bagian dari Partai Demokrat. Ketiga pengadilan tingkat bawah sebelumnya menyatakan tarif tersebut ilegal.
Roberts menilai kasus ini berada dalam cakupan major questions doctrine, sebuah prinsip hukum yang kerap digunakan pengadilan untuk membatasi tindakan pemerintah federal tanpa mandat kongres yang jelas. “Justifikasi ini digunakan untuk memberi wewenang menetapkan tarif atas produk apa pun dari negara mana pun, dalam jumlah berapa pun, dan selama waktu yang tak terbatas. Itu tampak seperti kewenangan besar,” ujarnya.
Sidang ini menarik perhatian besar di Washington. Turut hadir Menteri Keuangan Scott Bessent, Menteri Perdagangan Howard Lutnick, dan Perwakilan Perdagangan AS Jamieson Greer. Dari pihak legislatif, hadir Senator Demokrat Amy Klobuchar dan Ed Markey, serta anggota DPR Republik Jason Smith. Komedian John Mulaney juga tampak di ruang sidang.
Jika Trump kalah, pejabat pemerintah mengatakan sebagian besar tarif masih bisa diberlakukan dengan dasar hukum lain yang lebih kompleks. Namun, tarif atas baja, aluminium, dan mobil tidak akan terpengaruh karena diberlakukan berdasarkan undang-undang yang berbeda.
(bbn)
