“Kita kan sekarang lagi menghitung, tentu pola yang sebelumnya akan jadi salah satu benchmark [tolok ukur] untuk keputusan pada 2026. Benchmark ini, disebutkan Pak Menteri mirip-mirip kira-kira seperti itu,” tutur Laode.
“Kan [SPBU swasta] sudah kita latih sama kolaborasi [dengan Pertamina], sekarang masak sudah dilatih enggak bisa juga,” imbuh dia.
Pada kesempatan terpisah kemarin, Bahlil menyebut pemerintah bakal memberikan tambahan persentase kuota impor BBM secara merata bagi seluruh operator SPBU swasta pada tahun depan; tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah.
“Kita akan berlakukan sama bagi perusahaan-perusahaan yang mau taat aturan. Saya katakan bahwa pemerintah tidak boleh zalim pada pengusaha, tetapi pengusaha juga jangan mengatur pemerintah,” ujar dia di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (24/10/2025).
Saat ditanya apakah tambahan persentase kuota impor BBM untuk SPBU swasta tahun depan tetap bakal 10% dari realisasi tahun sebelumnya, Bahlil menjawab, “Sampai saat ini pikiran saya masih begitu, terkecuali kalau ada yang agak sedikit ‘gimana-gimana’, kita pikirkan lah.”
Pada kesempatan tersebut, Bahlil kembali menggarisbwahi bahwa pemberian kuota impor BBM bagi BU swasta sebesar 110% tahun tahun ini sudah disepakati oleh seluruh operator SPBU swasta.
Jika dalam perjalanannya kuota tersebut habis terserap sebelum akhir tahun, Bahlil lagi-lagi menegaskan agar operator SPBU swasta membeli pasokan BBM dasaran atau base fuel secara business to business dengan Pertamina.
“Biarkan kita kasih waktu mereka untuk [bernegosiasi secara] B2B.”
Sekadar catatan, tahun ini pemerintah mempersingkat durasi izin impor BBM oleh BU swasta menjadi 6 bulan dari biasanya 1 tahunan. Dalam durasi yang singkat tersebut, SPBU swasta diberi kuota impor periode 2025 sebanyak 10% lebih banyak dari realisasi tahun lalu.
Dalam perkembangannya, saat realisasi impor telah terpenuhi lebih cepat akibat tingginya permintaan BBM di SPBU swasta, Kementerian ESDM menolak untuk memberikan tambahan rekomendasi kuota impor, sehingga menyebabkan gangguan pasok di hampir seluruh jaringan SPBU swasta.
Sebagai jalan tengah, Bahlil mengambil kebijakan agar pemenuhan kebutuhan BBM untuk SPBU swasta akan dilakukan oleh Pertamina melalui impor dalam format base fuel, atau BBM dasaran tanpa ada campuran bahan aditif.
PT Pertamina Patra Niaga (PPN) sendiri telah melakukan impor BBM dasaran atau base fuel sebanyak 200.000 barel lewat dua kali pembelian. BBM dasaran itu rencanannya akan disalurkan ke sejumlah operator SPBU swasta untuk menambal kelangkaan bensin.
Hanya saja, operator SPBU swasta tak kunjung sepakat untuk membeli seluruh base fuel yang telah disiapkan Pertamina. Belakangan, 200.000 barel base fuel itu digunakan untuk keperluan internal perusahaan pelat merah tersebut.
Upaya impor base fuel yang dilakukan Pertamina sebelumnya berujung penolakan operator SPBU swasta dengan berbagai alasan; mulai dari ditolak Vivo akibat adanya kandungan etanol 3,5% hingga disoal BP-AKR imbas ketiadaan dokumen certificate of origin.
Adapun, lima operator SPBU swasta yang terlibat dalam proses negosiasi B2B dengan Pertamina a.l. PT Aneka Petroindo Raya (BP-AKR), PT Vivo Energy Indonesia (Vivo), PT ExxonMobil Lubricants Indonesia (Mobil), PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA), dan PT Shell Indonesia (Shell).
Berdasarkan data Kementerian ESDM, Pertamina Patra Niaga masih memiliki sisa kuota impor sebesar 34% atau sekitar 7,52 juta kiloliter (kl) untuk 2025.
Sementara itu, PPN menyebut operator SPBU swasta membutuhkan tambahan pasokan BBM dengan RON 92 sebanyak 1,2 juta barel base fuel, serta RON 98 sejumlah 270.000 barel base fuel untuk mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun ini.
-- Dengan asistensi Azura Yumna Ramadani Purnama
(far/wdh)
