Dalam kesempatan terpisah, Bahlil membandingkan bahwa kebijakan serupa telah diterapkan di banyak negara, termasuk di AS yang telah memandatorikan E10.
“Buktinya di negara-negara lain sudah pakai barang ini. Di Brasil mandatori E27, bahkan ada yang E100. Di Amerika E10, India E20, Thailand E20, Argentina E12,” kata Bahlil di sela agena Investor Daily Summit 2025, Kamis (9/10/2025).
Dalam perkembangannya, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) ESDM Eniya Listiani Dewi mengungkapkan implementasi mandatori E10 rencananya dilakukan terbatas hanya untuk sektor non-public service obligation (PSO).
Dia menargetkan program tersebut dapat diimplementasikan 2—3 tahun lagi, atau sekitar 2027—2028. Terkait dengan bioetanol yang dibutuhkan, dia menjelaskan untuk menjalankan mandatori E10 untuk sektor non-PSO akan mencapai 1,2 juta kiloliter (kl).
“Dua—tiga tahun, sekitar 2028. Non-PSO dulu, jadi bukan [tahun depan],” kata Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) ESDM Eniya Listiani Dewi di kantor Kementerian ESDM, Selasa (14/10/2025).
Eniya juga memastikan Kementerian ESDM akan melakukan uji teknis E10 sebelum dimandatorikan untuk sektor non-PSO mulai 2027—2028. Hal tersebut sekaligus merespons kekhawatiran publik bahwa penggunaan bensin dengan campuran etanol dapat mempengaruhi performa mesin kendaraan.
Eniya memandang kendaraan yang menggunakan bensin dengan campuran etanol umumnya merupakan kendaraan keluaran baru dan telah didesain mampu menggunakan BBM dengan campuran etanol. Untuk itulah, program tersebut akan dimandatorikan pada sektor non-PSO.
“Bioetanol itu diterapkan di non-PSO. Bukan PSO. Nah, non-PSO penggunanya itu rata-rata kan lebih tinggi dan keluaran mesinnya sudah lebih dari 2000 ya. Mesinnya di atas 2000 itu sudah adaptif terhadap bioetanol sampai dengan 20%,” kata Eniya.
Peneliti independen sektor energi Akhmad Hanan memprediksi rencana mandatori E10 akan membutuhkan kapasitas produksi bioetanol sebanyak 890.000 kl, jika pemerintah mengimplementasikannya pada 2026.
Dalam kaitan itu, Akhmad menegaskan pemerintah harus segera meningkatkan infrastruktur dan kapasitas produksi di Tanah Air jika menginginkan suplai bioetanol untuk program E10 dipasok dari dalam negeri.
“Kalau program E10 ini benar benar akan diterapkan pada 2026, kebutuhan nasional bisa mencapai lebih dari 890.000-an per tahun, dan ini masih butuh infrastruktur dan peningkatan produksi dalam negeri,” kata Akhmad ketika dihubungi, Senin (13/10/2025).
Akhmad menjelaskan bahwa kapasitas terpasang produksi etanol hingga 2024 masih sekitar 303.000 kl. Namun, realisasi produksi sepanjang 2024 masih di sekitar 161.000 kl.
“Pertanyaannya, gap ini apakah akan diisi oleh etanol produksi dalam negeri atau bagaimana? Saya rasa pemerintah belum ada statement yang resmi dan baru pencanangan memulai program E10,” ucap Akhmad.
Pemerintah sendiri tengah membangun pabrik pengolahan tebu di Merauke, Papua Selatan yang dapat memproduksi etanol sebesar 150.000—300.000 kiloliter (kl) per tahun. Pabrik tersebut ditarget rampung pembangunannya pada 2027.
Rencanannya, pabrik itu akan mengolah tebu dari lahan seluas 2 juta hektare (ha) yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Kebun Tebu di Distrik Jagebob, Merauke.
Disoal di AS
Sebagai informasi, American Petroleum Institute (API) menyampaikan kepada anggota parlemen federal bahwa mereka menentang undang-undang yang memperluas penjualan BBM dengan campuran etanol yang lebih tinggi, sebuah pembalikan arah bagi kelompok perdagangan minyak dan gas tersebut.
Seperti diwartakan Bloomberg News, API menyatakan dalam suratnya kepada Kongres pada Selasa (21/10/2025) waktu setempat, bahwa "perkembangan legislatif, peraturan, dan pasar" selama delapan bulan terakhir telah mendorong API untuk mengubah posisinya terhadap RUU, yang disebut Undang-Undang Pilihan Konsumen dan Pengecer Bahan Bakar Nasional Tahun 2025.
"Para penyuling sekarang menghadapi perubahan struktur kepatuhan federal, beragam mandat negara bagian, dan pasar biofuel yang tidak pasti," tulis CEO API, Mike Sommers, dalam surat tersebut.
RUU tersebut akan memungkinkan bensin yang dicampur dengan etanol hingga 15%, yang disebut E15, untuk dijual sepanjang tahun di lebih banyak negara bagian. Bensin AS biasanya dicampur dengan bahan bakar terbarukan dalam jumlah yang lebih kecil.
Pembatalan API menggarisbawahi bagaimana lobi-lobi besar di sektor minyak dan pertanian mulai berbeda pendapat dalam kebijakan biofuel setelah menjadi lebih selaras dalam beberapa tahun terakhir.
(azr/wdh)
