Skenario Kerugian
Badiul mengalkulasikan, dengan skenario konservatif penjualan harian sebanyak 7.500 liter dan margin keuntungan Rp500 per liter saja, setiap satu SPBU swasta berpotensi kehilangan sekitar Rp187 juta selama periode akhir Agustus hingga 20 Oktober 2025.
Jika dihitung secara nasional, lanjutnya, nilai kerugian minimal diprediksi sekitar Rp430 miliar.
Pada skenario menengah, kerugiannya bisa kian membengkak. Dengan asumsi volume penjualan 10.000 liter per hari dan margin Rp600 per liter, potensi hilangnya pendapatan bisa mencapai Rp300 juta per SPBU atau menyentuh Rp690 miliar secara nasional.
“Angka tersebut hanya menghitung hilangnya margin penjualan,” tegas dia.
Di sisi lain, mengacu pada data Kementerian ESDM, peningkatan pasar BBM nonsubsidi selain Pertamina meningkat dari 11% pada 2024 menjadi 15% pada tujuh bulan pertama 2025.
Menurut Badiul, kenaikan empat poin persentase ini mencerminkan tambahan permintaan sekitar 1,18 miliar liter per tahun, atau sekitar 162 juta liter hanya dalam dua bulan.
“Angka tersebut menunjukkan besarnya potensi ekonomi yang hilang akibat terganggunya pasokan. Situasi ini ironis, karena terjadi di tengah tren positif peningkatan peran swasta dalam pasar BBM nonsubsidi. Jika kondisi ini berlanjut, bukan hanya pelaku usaha yang dirugikan, tetapi juga konsumen yang kehilangan alternatif harga dan layanan,” tegas dia.
Sebagai informasi, kosongnya pasokan bensin yang dialami operator SPBU swasta sudah disikapi dengan berbagai tindakan.
Tunda Ekspansi
BP-AKR mengungkapkan tengah memasang sikap wait and see atau memantau situasi dan kondisi bisnis SPBU di Indonesia, sebelum mengeksekusi rencana ekspansi bisnis perseroan, sebab perusahaan mengalami kekosongan pasokan sejumlah jenis BBM sejak akhir Agustus.
Presiden Direktur BP-AKR Vanda Laura menjelaskan BP-AKR sebelumnya menargetkan penambahan SPBU lebih dari 10 SPBU pada tahun ini. Dia juga memastikan beberapa SPBU tersebut telah rampung dibangun, tetapi memang belum diresmikan.
Menurutnya, jika SPBU tersebut diresmikan saat ini, perusahaan akan dirugikan sebab BP-AKR hanya dapat menjual BBM jenis solar atau diesel, sedangkan bensin RON 92 dan 95 masih dalam kondisi kosong.
“Ya untuk saat ini tentunya kan masih melihat situasi dan kondisi. Kalau misalnya SPBU kami buka pun juga kalau enggak ada barangnya kan juga sayang ya. Itu yang menjadi perhatian kami juga sih dan kami sudah utarakan juga,” kata Vanda usai menghadiri rapat dengan perusahaan SPBU dan pemerintah di Kementerian ESDM, Rabu (10/9/2025).
Sementera itu, Shell Indonesia menegaskan telah melakukan penyesuaian kegiatan operasional di jaringan SPBU Shell selama jenis bensin yang dijual tidak tersedia secara lengkap.
President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian menjelaskan perseroan juga melakukan penyesuaian jam operasional dan tim yang bertugas melayani pelanggan.
“Terkait dengan narasi yang beredar di media sosial bahwa beberapa karyawan SPBU Shell dirumahkan karena ketidaktersediaan beberapa produk BBM jenis bensin di beberapa jaringan SPBU Shell, kami melakukan penyesuaian kegiatan operasional di jaringan SPBU Shell selama produk BBM jenis bensin tidak tersedia secara lengkap,” kata Ingrid dalam keterangan tertulis, Selasa (16/9/2025).
Ingrid juga membantah perusahaan menutup sejumlah SPBU imbas langkanya pasokan BBM tersebut. Dia menjelaskan sejumlah tayangan di media sosial yang menampilkan SPBU Shell tutup pada malam hari terjadi akibat perseroan menyesuaikan jam operasional.
“SPBU Shell tetap melayani para pelanggan dengan produk BBM yang masih tersedia dan layanan lainnya; termasuk Shell Select, Shell Recharge, bengkel, dan pelumas Shell,” kata Ingrid.
Adapun, penyelesaian polemik kelangkaan BBM di SPBU swasta sempat ditargetkan rampung pada akhir Oktober 2025 melalui kesepakatan jual beli BBM dasaran (base fuel) antara PT Pertamina Patra Niaga (PPN) dan BU hilir migas swasta.
Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menyebut kesepakatan tersebut akan tercapai pada Jumat (17/10/2025). Namun, hingga saat ini target itu belum terealisasi.
Pj Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth Dumatubun mengungkapkan pembahasan jual beli BBM dasar dengan badan usaha hilir migas swasta masih berlangsung. Negosiasi masih berfokus pada aspek teknis terkait dengan spesifikasi BBM dan skema komersial yang akan disepakati.
Dengan demikian, belum ada keputusan final yang dihasilkan dari pertemuan lanjutan antara Pertamina Patra Niaga dan sejumlah operator SPBU swasta pada tanggal tersebut. “Kalau mereka oke [setuju], baru akan proses selanjutnya,” tegas Roberth akhir pekan lalu.
Namun, dalam perkembangan terakhir, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengklaim beberapa operator SPBU swasta akhirnya sepakat membeli base fuel dari Pertamina.
Bahlil menyebut negosiasi jual beli BBM dasaran tersebut murni dilakukan secara business to business (B2B) antara Pertamina dengan BU hilir migas swasta.
“Mereka lagi kolaborasi. Saya dapat laporan, sudah beberapa yang sudah melakukan perjanjian,” kata Bahlil kepada awak media, ditemui di kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (20/10/2025) petang.
Bagaimanapun, saat ditanya lebih lanjut SPBU mana yang sudah sepakat untuk membeli base fuel dari Pertamina, Bahlil mengaku tidak mengetahui secara detail. “Saya tidak tahu teknisnya karena itu B2B.”
(azr/wdh)
