Bloomberg Technoz, Jakarta – Pelaku usaha tambang berharap kebijakan domestic market obligation (DMO) untuk emas yang tengah disiapkan pemerintah tetap mengacu pada harga pasar, bukan menggunakan skema domestic price obligation (DPO) atau harga yang diatur pemerintah.

Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) Hendra Sinadia mengatakan pembahasan DMO emas saat ini masih berlangsung di internal pemerintah. Menurutnya, terdapat beberapa opsi, termasuk penggunaan harga pasar dan penerapan bea keluar.

“Kalaupun DMO, itu seyogianya sih pakai harga pasar pengacunya,” kata Hendra, dikutip Jumat (17/10/2025). 

Hendra juga mengatakan apabila pemerintah nantinya menerapkan financial adjustment tax (FAT) sebagai bagian dari kebijakan DMO, maka mekanismenya akan diatur tersendiri. Menurutnya, penerapan FAT dan pajak lainnya memiliki ketentuan yang berbeda. 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini mengkaji wacana penerapan DMO komoditas emas di tengah terbatasnya pasokan PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) atau Antam, khususnya menyusul gangguan produksi di PT Freeport Indonesia (PTFI) yang terimbas longsor tambang Grasberg.