Selain itu, Ara dan Purbaya sepakat untuk melakukan program renovasi bagi perumahan tak layak huni di seluruh Indonesia yang berjumlah sekitar 2,69 juta unit rumah.
“Dan itu naiknya signifikan. Tahun ini kita ada 45.000 program renovasi rumah oleh negara. Tahun depan, terima kasih Pak Menteri Keuangan, ada 400.000. Jadi naiknya kurang lebih 8-9 kali lipat.” kata Ara.
Sementara itu, Purbaya mengatakan bahwa diskusi yang dilakukan bersama Ara akan membantu mengidentifikasi berbagai hambatan di sektor perumahan. Ia berharap hambatan-hambatan tersebut dapat segera dimitigasi dalam waktu yang tak terlalu lama.
“Mudah-mudahan target Rp350.000 akhir tahun untuk FLPP tercapai, dan yang tadi BSPS [Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/ Bantuan Renovasi Rumah] juga harusnya bisa tercapai.” kata Purbaya.
Purbaya juga mengatakan bahwa pihaknya akan membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh sektor perumahan, salah satunya dengan melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan SLIK OJK yang bermasalah.
Sebelumnya dalam paparan APBN Kita, kementerian keuangan juga sudah resmi memperpanjang insentif untuk sektor properti berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPnDTP) 100% hingga akhir 2027 mendatang.
“Fasilitas ini diberikan hingga 31 Desember 2026 awalnya, sekarang diperpanjang lagi sampai 31 Desember 2027.” kata Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa dalam paparan APBN Kita, Selasa (14/10/2025).
Purbaya menyebut bahwa hal ini dilakukan demi menjaga daya beli untuk masyarakat kelas menengah. Selain itu, perpanjangan ini dinilai dapat mendukung industri properti secara keseluruhan.
(ell)
