Di sisi lain, Akhmad memprediksi jika program E5 yang saat ini dijalankan akan dimandatorikan secara luas, kebutuhan bioetanol akan meningkat menjadi sekitar 1,2 juta kl.
Angka itu, menurut dia akan sangat bergantung pada total volume bensin yang digunakan, hingga wilayah mana saja yang menjadi target E5.
Program E5, lanjut Akhmad, belum diimplementasikan secara menyeluruh dan masih terbatas diterapkan pada bensin jenis Pertamax Green 95 yang dijual oleh PT Pertamina (Persero).
Dia juga menagih hasil evaluasi atau kajian dari pelaksanaan E5, lantaran akan sangat menentukan rencana implementasi E10.
“Ini masih belum ada kajian atau evaluasinya, karena penerapan E5 belum secara menyeluruh dan produk yang tersedia saat ini adalah Pertamax Green 95,” ungkap Akhmad.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengklaim program mandatori bensin dengan campuran bioetanol 10% atau E10 telah direstui oleh Presiden Prabowo Subianto.
Akan tetapi, Bahlil menegaskan bahwa penerapan bioetanol E10 masih memerlukan tahap uji coba sebelum diterapkan sebagai kebijakan energi nasional.
Selain itu, dia menyebut pemerintah tengah mendorong investasi baru untuk pembangunan pabrik pengolahan tebu dan singkong menjadi etanol, termasuk pembukaan lahan tebu di Merauke guna mendukung pengembangan industri gula dan bioetanol domestik.
Dalam perkembangannya, Bahlil menepis anggapan BBM dengan campuran etanol memiliki kualitas rendah. Bahlil menilai kebijakan pencampuran bioetanol dalam bensin justru memberi manfaat ekonomi, termasuk membuka lapangan kerja dan memperkuat ketahanan energi nasional.
“Kita akan dorong mandatori E10. Artinya apa? Kita wajibkan untuk menggunakan etanol 10%. Etanol ini didapatkan dari singkong atau dari tebu,” kata Bahlil di sela pergelaran Investor Daily Summit 2025, Kamis (9/10/2025).
Dia juga membandingkan bahwa kebijakan serupa telah diterapkan di banyak negara.
“Buktinya di negara-negara lain sudah pakai barang ini. Di Brasil mandatori E27, bahkan ada yang E100. Di Amerika E10, India E20, Thailand E20, Argentina E12,” kata Bahlil.
Adapun, pemerintah menargetkan program E10 bisa dijalankan pada 2030. Rencana itu sesuai dengan peta jalan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (BBN).
Dalam beleid tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan produksi bioetanol yang berasal dari tanaman tebu paling sedikit sebesar 1,2 juta kl pada 2030.
(azr/wdh)
