"Efisiensi belanja wajib dilakukan, bukan sengaja jadi pemborosan. Banyak sekali pemborosan-pemborosan terjadi. Kalau belanja pegawai aman masih harus dibayar, tapi belanja birokrasi, belanja operasi pegawai kan banyak sekali juga terjadi pemborosan," katanya di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, dikutip Rabu (8/10/2025).

Ia mencontohkan, didapati daerah yang melakukan rapat lebih dari 10 kali, dan perjalanan dinas lebih dari 20 kali. Hal ini, kata Tito, menjadi pemborosan belanja daerah yang seharusnya dapat dipangkas.

Tito menegaskan, efisiensi belanja harus menjadi prioritas agar dana publik dapat dialihkan ke program yang langsung menyentuh kepentingan rakyat.

"Kami sudah melakukan beberapa langkah jadi mohon nanti dikoreksi dan Master Plan Produktivitas Nasional ini juga akan menjadi guideline (pedoman) bagi kami, untuk lebih menyempurnakan langkah-langkah yang diberikan kepada pemerintah daerah," sebutnya.