Master Plan Produktivitas Nasional (MPPN) yang dimaksud Tito bertujuan untuk mendorong transformasi ekonomi Indonesia, agar keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) dan mampu bersaing di tingkat global. 

Dokumen tersebut juga menjadi panduan peningkatan produktivitas nasional yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja layak, dan penguatan ketahanan sosial-ekonomi.

Meski begitu, lanjut Tito, terdapat pula Pemda yang mampu melakukan efisiensi anggaran dan mengalihkan kepada program yang diperlukan masyarakat, yaitu Kabupaten Lahat. Bahkan hal itu terjadi saat pemerintah pusat mengumumkan efisiensi anggaran pada 2025 ini. 

Dirinya bilang, Bupati Lahat melakukan penyisiran anggaran yang semestinya dialokasikan untuk pembiayaan birokrasi, kemudian diefisienkan dan dialihkan untuk pembangunan irigasi.

"Dia [Bupati Lahat] mampu untuk menyederhanakan, efisiensikan lebih kurang Rp462 miliar yang sebetulnya tadi mau digunakan untuk yang macam-macam birokrasi tadi, tapi dialihkan kepada program yang langsung bisa membantu rakyat, pertumbuhan ekonomi," pungkas Tito.