“Kami juga tidak seolah-olah mencari keuntungan, tapi yang pasti kita sama-sama open book, dan agar harga di masyarakat tidak terpengaruh,” tuturnya.
Tak Laku
Sebelumnya, Pertamina mengonfirmasi impor base fuel tahap kedua dengan volume sebanyak 100.000 barel kembali tidak dibeli pengelola jaringan SPBU swasta.
"Belum ada sampai saat ini follow up kesepakatan," kata Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Roberth Dumatubun saat dikonfirmasi, Sabtu (4/10/2025).
Roberth mengatakan kapal kargo kedua yang didatangkan oleh Pertamina dan tiba di Indonesia pada Kamis (2/10/2025) tersebut lagi-lagi akan dimanfaatkan oleh Pertamina untuk operasi SPBU milik perusahaan migas pelat merah itu.
Sekadar catatan, pada Rabu (24/9/2025), Pertamina juga telah mendatangkan kargo base fuel tahap pertama sejumlah 100.000 barel.
Dengan demikian, dua tahapan impor base fuel yang semestinya ditujukan untuk menambal kebutuhan bahan baku BBM SPBU swasta lagi-lagi tidak mencapai kesepakatan business to business (B2B), dengan total volume mencapai 200.000 barel.
Adapun, lima operator SPBU swasta yang terlibat dalam proses negosiasi B2B dengan Pertamina a.l. PT Aneka Petroindo Raya (BP-AKR), PT Vivo Energy Indonesia (Vivo), PT ExxonMobil Lubricants Indonesia (Mobil), PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA), dan PT Shell Indonesia (Shell).
Berdasarkan data Kementerian ESDM, Pertamina Patra Niaga masih memiliki sisa kuota impor sebesar 34% atau sekitar 7,52 juta kiloliter (kl) untuk 2025.
Sementara itu, PPN menyebut operator SPBU swasta membutuhkan tambahan pasokan BBM dengan RON 92 sebanyak 1,2 juta barel base fuel, serta RON 98 sejumlah 270.000 barel base fuel untuk mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun ini.
Namun, upaya impor base fuel yang dilakukan Pertamina berujung penolakan operator SPBU swasta dengan berbagai alasan. Salah satunya kandungan atau konten yang tidak sesuai spefisikasi masing-masing operator seperti PT Vivo Energy Indonesia (Vivo).
“Isu yang disampaikan kepada rekan-rekan SPBU ini adalah mengenai konten. Kontennya itu ada kandungan etanol. Nah, di mana secara regulasi itu diperkenankan,” kata Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Achmad Muchtasyar dalam rapat dengar pendapat di Komisi XII DPR RI, Rabu (1/10/2025).
“Nah, sedangkan ada etanol 3,5%, ini yang membuat kondisi teman-teman SPBU swasta untuk tidak melanjutkan pembelian karena ada konten etanol tersebut."
Sementara itu, BP-AKR beralasan tidak kunjung melakukan kesepakatan membeli base fuel Pertamina akibat tidak adanya dokumen certificate of origin yang memastikan sumber atau ketertelusuran asal BBM dasaran yang ditawarkan Pertamina.
Dokumen tersebut padahal dibutuhkan BP Plc., raksasa migas Inggris, untuk menghindari potensi pengenaan sanksi imbas mengimpor BBM dari negara yang diembargo.
Selain itu, BP-AKR juga memberikan syarat bahwa BBM yang dibeli harus sesuai dengan spesifikasi yang diberikan. Di samping itu, aspek komersialisasi juga menjadi syarat penting dalam proses negosiasi.
“Di aspek yang pertama, ini memang banyak pembicaraan yang agak panjang, yaitu kami membutuhkan tambahan satu dokumen. Jadi ini yang belum disepakati karena tambahan dokumen ini belum tersedia,” tegas Presiden Direktur BP-AKR Vanda Laura dalam rapat yang sama di Komisi XII.
(naw)
