Sebelumnya, pimpinan DPR menerima audiensi dari Presidium Koalisi Serikat Pekerja Buruh-Partai Buruh (KSP-PB). Audiensi itu bertujuan mendengarkan masukan dan penyampaian draf RUU Ketenagakerjaan yang disusun oleh KSP-PB.
Pertemuan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco. Selain itu, tampak hadir juga Saan Mustopa, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas serta Menteri P2MI Mukhtarudin.
Kemudian, Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene, Ketua Baleg DPR Bob Hasan, Wakil Ketua Baleg DPR Sturman Panjaitan, serta perwakilan dari KSP-PB lainnya.
Sementara itu, dari sisi buruh diwakili oleh perwakilan aliansi buruh yang tergabung dalam Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB). Perwakilan buruh tersebut menuju DPR untuk menyerahkan draf RUU Ketenagakerjaan versi buruh, Selasa (30/9/2025). Momen ini sekaligus membatalkan agenda unjuk rasa yang sebelumnya sudah dijadwalkan.
"Delegasi 50 orang perwakilan KSP-PB pada30 September 2205 jam 12.00 WIB akan diterima oleh pimpinan DPR RI dalam rangka menyerahkan draft sandingan RUU Ketenagakerjaan versi Partai Buruh dan buruh Indonesia," ujar Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, kemarin.
"Sekaligus menjelaskan penundaan/pembatalan aksi buruh tanggal 30 September 2025," ujar Said menegaskan.
KSP-PB merupakan gabungan 73 elemen gerakan buruh yang berasal dari Partai Buruh, 4 konfederasi serikat buruh, 59 federasi serikat pekerja di tingkat nasional dari berbagai sektor industri.
(ell)
