Tetapi, sasaran program tersebut ditujukan bagi sebanyak lebih dari 80 juta siswa. "Yang menyatakan kekurangan makan itu hanya 4%, artinya hanya 3,5 juta siswa," ujar Lili. Artinya, kata dia, alokasi anggaran MBG per tahun semestinya hanya sebesar Rp8 triliun.
Alasan selanjutnya adalah kurangnya ketepatan piloting project salah satu program janji politik Prabowo tersebut yang hingga saat ini belum memerinci target pemanduan sasaran program tersebut.
Lalu, adalah penekanan sistem partisipatif. MBG, kata dia, harusnya diberikan kepada orang tua murid ataupun guru-guru yang berada disekolah dan langsung bertemu dengan siswa.
"Kemudian kami minta evaluasi, membuat SOP yang jelas, yang kemudian dapat dievaluasi dari sistem itu sendiri. Itu harus dibicarakan secara akuntabilitas dan transparan, sehingga masyarakat bisa evaluasi bersama," tutur dia.
"Program MBG ini sangat mendesak untuk dapat dihentikan dulu mengingat paling tidak per 19 September 2025 sudah lebih dari 5000 siswa yang keracunan."
(lav)
