Tiga Opsi
Dia menyebut pemerintah menyiapkan tiga opsi komposisi campuran B50.
Pertama, skema B35 ditambah 15% hydrotreated vegetable oil (HVO). Kedua, B40 yang dicampur dengan 10% HVO sehingga total mencapai 50%. Ketiga, penerapan penuh B50 berbasis minyak nabati atau full farming.
“Jadi ada 3. Nah, step berikutnya ini tes di mobil, kendaraan, seperti biasa kita akan melakukan tes itu,” ucap Eniya.
Adapun, pakar energi memandang rencana implementasi mandatori biodiesel B50 terlalu terburu-buru hingga dikhawatirkan uji coba jalan atau road rest yang dilakukan tak maksimal, hingga akhirnya tak cukup waktu mengevaluasi dampak jangka panjang penggunaan B50.
Anggota Pusat Studi Ketahanan Energi Universitas Pertahanan Akhmad Hanan berpendapat, jika masalah teknis terjadi, ketika B50 resmi diimplementasikan di Tanah Air, kepercayaan konsumen terhadap bahan bakar hijau tersebut akan menurun.
“Permasalahan teknis ini sebetulnya harus dikaji melibatkan institusi pendidikan atau litbang yang terkait dan juga industri manufaktur. Kalau implementasi B50 dilakukan terlalu cepat, ada beberapa masalah teknis yang perlu diwaspadai,” kata Akhmad.
Menurut Akhmad, berdasarkan kajian yang dilakukan di Brasil dan Uni Eropa (UE) didapatkan bahwa penggunaan biodiesel dengan campuran FAME yang tinggi memiliki memiliki sifat fisik dan kimia berbeda dari solar murni, termasuk kekentalan atau viscosity yang lebih kental dan titik tuang atau pour point yang lebih tinggi.
Dua aspek itu, kata dia, bisa memengaruhi sistem injeksi bahan bakar terutama pada kendaraan yang belum didesain untuk kadar biodiesel setinggi B50.
Selain itu, dia menyatakan terdapat potensi penumpukan deposit di injektor, filter, dan ruang bakar yang lebih besar akibat penggunaan biodiesel dengan campuran FAME tinggi. Hal ini, dipandang bisa menurunkan performa mesin dan meningkatkan biaya perawatan.
“Road test yang dipercepat tidak memberi cukup waktu untuk mengevaluasi dampak jangka panjang, terutama pada mesin kendaraan berat seperti truk, bus yang beroperasi dalam siklus panjang,” ungkap Akhmad.
Untuk diketahui, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya membuka peluang menunda implementasi mandatori biodiesel B50, yang semula ditargetkan mulai pada awal 2026, dan menggantinya dengan B45.
Akan tetapi, keputusan tersebut baru dapat ditentukan ketika uji coba atau road test biodiesel B50 telah dirampungkan. Dia memastikan kementerian sedang menjalankan uji coba tersebut dan sedang menunggu hasilnya.
“Kita sekarang sedang uji coba, sekarang kan B40 sudah berjalan, alhamdulillah bagus. Ke depan, kita akan dorong untuk di B50, tetapi sekarang kita lagi uji coba. Apakah B45 dulu baru B50, atau langsung? Nanti tunggu hasil uji cobanya,” kata Bahlil kepada awak media, di Kompleks Istana Kepresidenan, baru-baru ini.
Bahlil menyatakan uji coba B50 yang dilakukan telah memasuki tahap ketiga, tetapi dia belum bisa mengungkapkan kapan proses road test tersebut dirampungkan.
Adapun, berdasarkan laporan BMI, lengan riset Fitch Solutions bagian dari Fitch Group, Indonesia dianggap akan menghadapi kesulitan menjalankan program mandatori B50 pada 2025 sebab kapasitas kilang biofuel domestik dinilai masih terbatas untuk mengakomodasi peningkatan bauran CPO tersebut.
Selain itu, Indonesia dinilai perlu menekan ekspor minyak kelapas sawit mentah atau crude palm oil (CPO) demi menjaga pasokan biodiesel di dalam negeri, seiring dengan peningkatan kewajiban pencampuran biodiesel yang sudah naik ke B40 pada 2025, dan potensi penerapan B50 pada 2026.
Menurut BMI, untuk menopang B40 pada 2025, Indonesia membutuhkan sekitar 15,4 juta kilo liter (kl) biodiesel. Volume itu setara dengan 14,1—14,2 juta ton CPO.
Adapun, angka tersebut naik hampir 2 juta ton dibandingkan dengan kebutuhan periode 2024. Dengan proyeksi produksi sawit mencapai 47,5 juta ton pada musim 2025—2026, konsumsi domestik diperkirakan menyerap hampir setengah produksi total.
Namun, keseimbangan pasokan menjadi semakin ketat ketika ekspor diperhitungkan. Data USDA menunjukkan bahwa pada 2024/2025, konsumsi domestik ditambah ekspor hampir sama dengan total produksi sawit nasional. Kondisi ini membuat ruang pasokan untuk tambahan biodiesel makin terbatas.
BMI memperkirakan, untuk mempertahankan B40, Indonesia harus mengalihkan sekitar 8,1% dari proyeksi volume ekspor 2025—2026 ke pasar domestik. Langkah tersebut diperlukan agar kebutuhan bahan bakar campuran tetap terpenuhi, meski berpotensi menekan kinerja ekspor.
“Tambahan pasokan bahan baku yang dibutuhkan untuk B40 bukanlah jumlah kecil. Indonesia kemungkinan harus mengurangi ekspor dan memprioritaskan pasar domestik,” tulis laporan BMI.
Selain itu, target pemerintah untuk menaikkan campuran biodiesel ke B50 pada 2026 dinilai penuh tantangan. Sebab, kebutuhan biodiesel untuk B50 diperkirakan mencapai 20,5 juta kl. Dari sisi bahan baku, B50 akan membutuhkan 18,8 juta ton CPO, atau tambahan lebih dari 5,5 juta ton dibandingkan dengan 2024.
Meskipun pasokan sawit Indonesia secara teori mencukupi, pencapaian B50 akan menuntut pengurangan ekspor dalam jumlah besar. Kondisi ini, menurut BMI, akan memerlukan intervensi pemerintah yang signifikan untuk memprioritaskan pasokan biodiesel domestik dibanding ekspor.
Adapun, dampak dari kebijakan ini bukan hanya pada pasar domestik, tetapi juga pasar global. Penurunan ekspor sawit dari Indonesia yang merupakan produsen terbesar dunia, dapat mendorong harga minyak sawit internasional dan memengaruhi rantai pasok global.
(wdh)
