Ia menambahkan, Garuda menyerahkan sepenuhnya keputusan konsolidasi kepada pemegang saham. Fokus utama manajemen saat ini adalah menjalankan transformasi bisnis secara komprehensif, termasuk mengoptimalkan dukungan shareholder loan dari Danantara.
Sebelumnya, anggota DPR RI Komisi VI, Mufti juga menyoroti berbagai persoalan di tubuh Garuda Indonesia. Dari data paparan manajemen, ia mencatat bahwa trafik penumpang Garuda memang naik dari 11,4 juta pada 2023 menjadi 12,2 juta pada 2024. Namun, pertumbuhan tersebut masih lebih rendah dibandingkan industri secara keseluruhan yang naik dari 97,8 juta menjadi 105,4 juta penumpang.
Berdasarkan perhitungannya, pangsa pasar Garuda justru turun dari 11,6% menjadi 11,2%.
"Jadi, bukan karena kinerja Garuda yang baik, tapi karena trafik industri yang meningkat. Padahal pemerintah sudah memberikan suntikan dana Rp6,65 triliun, tapi kinerjanya tetap begitu-begitu saja,” tegas Mufti.
Ia juga menyinggung permasalahan teknis yang masih terjadi di lapangan, termasuk insiden penerbangan Garuda dari Surabaya ke Jakarta yang harus kembali ke bandara asal akibat masalah mesin. Selain itu, ia menyoroti perbedaan jumlah armada dan pesawat yang benar-benar layak operasi. Dari total 78 armada, hanya 58 yang dapat dioperasikan, atau sekitar 26% yang tidak berfungsi.
“Artinya seperempat armada Garuda tidak bisa digunakan. Kami ingin tahu, wajar tidak kalau sebesar itu? Kalau dibandingkan dengan swasta bagaimana?” ujarnya.
Mufti bahkan menyinggung kemungkinan pembubaran Garuda apabila tidak ada prospek perbaikan.
“Negara sudah hadir begitu banyak untuk menyelamatkan Garuda, tapi tetap begitu-begitu saja. Kalau memang tidak ada harapan untuk bisa tumbuh, untuk bisa berkembang, dan terus menjadi beban negara, maka tidak haram kalau ini dibubarkan, Pak,” katanya.
(ell)
