“Pertamina jadi kayak pihak ketiganya swasta, pihak ketiga berarti harus ada profit mereka. Mereka enggak semata-mata [jual] at cost [sesuai harga beli], pasti harganya beda dengan swasta. Jadi Pertamina bisa kontrol harga ke swasta,” kata Moshe ketika dihubungi, Sabtu (20/9/2025).
“Nah, plus ini dari Amerika yang belum tentu juga lebih murah. Jadi, ini semua kan jadi rancu, itu yang bisa sayangkan,” tegas Moshe.
Kompetisi Hilang
Lebih lanjut, Moshe memprediksi kompetisi antarperusahaan SPBU di Indonesia akan hilang jika kebijakan impor satu pintu tersebut resmi diberlakukan.
Apalagi, Pertamina dapat menguasai harga BBM yang dibeli SPBU swasta dan akhirnya harga jual BBM ke konsumen di SPBU swasta menjadi lebih mahal.
“Pihak swasta tidak ada kontrol apa-apa, tidak ada kepastian suplainya, tidak ada kepastian harganya,” ucap dia.
Untuk itu, Moshe memandang kebijakan impor BBM satu pintu tersebut hanya akan merugikan masyarakat, lantaran jika kompetisi antarusaha hilang, Pertamina tak akan terdorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kualitas produk, hingga dorongan membuat harga BBM lebih kompetitif juga berpotensi hilang.
“Persaingan itu mendorong perusahaan-perusahaan untuk selalu beradaptasi dan selalu harus memberikan servis yang lebih baik lagi,” ujar Moshe.
Janji Pertamina
Di sisi lain, Direktur Utama Pertamina Simon Mantiri berjanji perseroan tidak akan mencari keuntungan dalam pelaksanaan mandat penyediaan BBM di SPBU milik swasta—Shell, Vivo, Exxon, dan BP-AKR — serta semata bagian dari tugas menjaga ketahanan energi.
Simon juga menerangkan, dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (19/9/2025) malam, Pertamina diminta menyiapkan alokasi kebutuhan BBM hingga akhir 2025.
Pertamina, lanjut Simon, sedang menyiapkan langkah impor tambahan untuk menutup kebutuhan pasokan. Sementara itu, besaran volume masih menunggu laporan kebutuhan dari masing-masing badan usaha.
“Kita sudah minta untuk tadi saya juga sudah sampaikan terbuka ke semua, untuk dilakukan mekanisme open book supaya bersama-sama gitu,” jelas Simon seusai rapat di Istana Kepresidenan tersebut.
“Jadi kita melihat cost-cost [berbagai biaya] apa yang muncul, kemudian diatur mekanisme secara business to business. [Hal] yang pasti jangan sampai membebankan dan nanti harga ke konsumen jadi lebih tinggi kan. Jadi kita harapkan harga ke konsumen tidak berubah.”
Pertamina menegaskan pembicaraan tingkat teknis akan berlangsung dengan badan usaha pengelola SPBU swasta bersama Kementerian ESDM.
“Langsung lanjut, jadi kita meminta alokasi kebutuhan dia sampai akhir tahun, begitu juga dengan semua tim langsung rapatkan tadi,” ujar Simon.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Jumat sore juga mengumumkan kepastikan pasokan BBM swasta dilaksanakan oleh Pertamina. Adapun, BBM yang dijual Pertamine ke SPBU swasta tersebut bakal berbentuk base fuel atau dasaran tanpa tambahan zat aditif.
“Dipastikan [impor baru] karena pasokan Pertamina yang sekarang sudah dicampur, jadi kemungkinan besar impornya impor baru,” kata Bahlil di kantornya.
Adapun, PT Pertamina Patra Niaga masih memiliki sisa kuota impor sebesar 34% atau sekitar 7,52 juta kiloliter (kl) untuk 2025. Volume tersebut diklaim cukup untuk memenuhi tambahan alokasi bagi SPBU swasta sebanyak 571.748 kl hingga Desember 2025.
(azr/wdh)
