Pada Jumat sore Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga memastikan transparasi dalam kebijakan distribusi BBM oleh Pertamina kepada SPBU milik swasta. Untuk memastikan kualitas, lanjut Bahlil, BBM wajib melalui uji kualitas dari joint surveyor yang disepakati bersama.
“Kita ingin swasta maupun Pertamina sama-sama ‘cengli’. Harus semua terbuka, dan setelah setuju juga terjadi open book. Dan ini teman-teman dari swasta juga sudah setuju, terang dia. “Agar tidak ada dusta di antara kita. [...] Jadi barang sebelum berangkat, ada surveyor yang sama-sama disetujui di sana [untuk mengecek kualitas BBM].”
Pada akhir pekan telah terjadi kesepahaman usai ramai kekosongan BBM di SPBU milik swasta. Adapun, SPBU swasta yang turut hadir dalam rapat tersebut a.l. perwakilan dari Shell Indonesia, BP-AKR, Vivo, Exxon, serta AKR Corporindo.
Sebelumnya, Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman memang sempat menyebut Bahlil akan meminta Pertamina untuk tidak mengambil untung tambahan dari rencana operator SPBU swasta membeli BBM dari perusahaan pelat merah tersebut.
“Itu sudah dirapatkan sama menteri, enggak boleh ada penambahan biaya macam-macam,” kata Laode kepada awak media di Jakarta, Rabu (17/9/2025). Hanya saja, Laode menegaskan, pembelian BBM SPBU swasta ke Pertamina nantinya bakal mengikuti skema business to business (B2B) yang wajar.
- Dengan asistensi Azura Yumna Ramadani Purnama dan Whery Enggo Prayogi.
(red)
