Ismail menambahkan bahwa sebenarnya hampir semua kementerian atau lembaga (K/L) memiliki irisan. Hal ini sudah barang tentu menuntut dibukanya jalur komunikasi dan sinergi.

“Maka, kami juga di sini tuh banyak melakukan penandatanganan MoU (nota kesepahaman) ya antara kementerian [atau] lembaga untuk konteks melakukan sinergi atau menghindarkan duplikasi, tumpang tindih, dan sebagainya,” terang Ismail. 

“Karena kalau ada seperti itu, itu membuat terjadinya pemborosan karena ada satu area yang ditangani dengan mungkin anggaran atau sumber daya yang berlebih,” pungkas dia.

(far/wep)