"Jadi manfaat APBN ke daerah nggak berkurang. Apalagi nanti saya akan paksa dan monitor belanja daerah, jangan sampai terlambat seperti sebelum-sebelumnya," jelas Purbaya.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan, pemerintah juga menyiapkan program pusat yang berjalan di daerah sebagai komplemen TKD. Program tersebut mencakup bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, serta program pembangunan infrastruktur seperti inpres jalan dan irigasi.
"Program pusat yang akan berjalan di daerah itu meningkat luar biasa besar dibandingkan tahun ini. MBG [Makan Bergizi Gratis] meningkat pesat, kemudian tetap program-program yang selama ini sudah berjalan tetap berjalan. Seperti program keluarga harapan, program kartu sembako, semua tetap dijalankan," ungkap Suahasil.
"Ini tetap diterima manfaatnya oleh seluruh pemda, oleh seluruh masyarakat," ujarnya.
Sejalan dengan itu, Febrio Nathan Kacaribu Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) menekankan, APBN dan APBD harus dipandang sebagai satu kesatuan. Menurutnya, selain Rp693 triliun TKD, terdapat pula belanja pusat senilai Rp1.377 triliun yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat di daerah.
"Pemerintah mendengarkan masukan dari banyak pihak, dan juga kita ingin agar pertumbuhan ekonomi di daerah juga terus berlanjut. Dan tentunya itu dikombinasikan dengan belanja pemerintah pusat yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat juga meningkat sangat tajam," tegasnya.
(lav)
