Bloomberg Technoz, Jakarta - Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) merasa keberatan ihwal sejumlah fasilitas umum (fasum) hingga bangunan pemerintahan di berbagai daerah yang rusak imbas demo dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sekretaris Jenderal Apdesi Muksalmina Asgara mengungkapkan, ketika pemerintah memberikan arahan menggunakan APBD seharusnya pemerintah pusat menyusun dana alokasi khusus (DAK) tahun anggaran 2026 untuk pembangunan atau rehabilitasi fasum yang hancur atau rusak buntut demo akhir Agustus lalu yang berujung ricuh.

“Ini akan lebih adil, mengingat kondisi ekonomi daerah-daerah yang saat ini sebagian besarnya juga sedang tidak baik-baik saja. Termasuk akibat adanya perubahan dan defisit keuangan negara yang dibingkai dalam framing efisiensi,” kata Muksalmina saat dihubungi, Senin (8/9/2025). 

Bagaimanapun, Muksalmina menyebut hingga saat ini APBD sebagian besar daerah bertumpu dari transfer pusat ke daerah. Menurutnya, hanya sebagian kecil daerah yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang mumpuni. 

Dia berpendapat jika tidak ada anggaran dari pusat, maka hal paling memungkinkan menggunakan PAD dengan metode pembangunan multiyears.