Bloomberg Technoz, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad merespons tuntutan rakyat dalam gugatan 17+8 yang dilayangkan bagi pemerintah, salah satunya DPR menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan dan melakukan moratorium kunjungan luar negeri.

Adapun, keputusan tersebut diputuskan oleh seluruh pimpinan DPR setelah melakukan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan fraksi-fraksi DPR pada Kamis (4/9/2025).

Poin pertama, kata Dasco, DPR menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung 31 Agustus 2025.

Kedua, DPR melakukan moratorium kunjungan luar negeri terhitung sejak 1 September 2025, kecuali menghadiri undangan kenegaraan.

Ketiga, DPR akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah melakukan evaluasi. Antara lain, biaya langganan daya listrik dan jasa telepon; biaya komunikasi intensif; dan biaya tunjangan transportasi.