“Kalau harga gabah tinggi, maka harga beras medium pun perlu menyesuaikan. Yang penting, Bulog hadir untuk memberikan opsi harga lebih murah kepada masyarakat,” jelasnya.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa mengungkapkan, akan segera menggelar koordinasi dengan seluruh daerah, khususnya 214 kabupaten/kota yang menjadi target penurunan.
“Kami akan segera intervensi. Oleh karena itu, kami hari ini (3/9/2025) akan mengundang seluruh daerah dan stakeholder terkait, dengan fokus pada 214 kabupaten/kota tersebut untuk intervensi stabilisasi pangan,” ujar Ketut.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengeklaim kondisi pangan nasional saat ini berada dalam tren positif. Produksi beras nasional hingga Oktober 2025 dapat mencapai 31,04 juta ton dan diperkirakan menembus 34 juta ton sepanjang tahun. Ini naik signifikan dibanding tahun sebelumnya.
“Yang terpenting, tahun ini Indonesia tidak melakukan impor beras dan justru memiliki stok berlimpah. Ini patut kita syukuri sebagai buah dari kerja sama lintas kementerian dan lembaga di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo,” ujarnya.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah daerah tersebut sejatinya meningkat dari pekan sebelumnya sebanyak 200 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga beras.
Dalam paparannya, BPS mencatat harga beras di zona 1 mengalami kenaikan 1,05% dibandingkan Juli 2025. Harga beras untuk kualitas medium tercatat Rp 13.998/kg, naik dari Rp 13.853/kg. Sementara HET beras kualitas medium saat ini Rp 13.500/kg.
Sementara harga beras premium tercatat naik 0,80%. Untuk kualitas premium saat ini secara rata-rata nasional Rp 15.432/kg naik dari Rp 15.310/kg. Sementara HET beras kualitas premium saat ini Rp 14.900/kg.
Mengatasi kenaikan harga beras tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan akan fokus mengintervensi harga beras di 214 daerah secara intensif. Meskipun demikian, terdapat peningkatan jumlah kabupaten/kota yang mengalami penurunan harga beras. Hal ini merupakan sinyal yang baik dari program intervensi stabilisasi pangan yang digalakkan pemerintah.
“Meski begitu, masih ada 214 kabupaten/kota yang harga berasnya berada di atas harga acuan pemerintah. Minggu ini kami akan fokus ke daerah-daerah tersebut dengan langkah bersama yang melibatkan Bapanas, Bulog, dan Kementerian Pertanian,” ujar Tito.
Berdasarkan data Bulog, realisasi penyaluran beras SPHP per 2 September 2025 mencapai 307.909 ton atau 20,53% dari total pagu penyaluran SPHP 2025 sebesar 1,5 juta ton. Ini artinya, masih ada 1,19 juta ton beras SPHP yang harus segera disalurkan Bulog hingga akhir 2025.
Data terakhir Bulog juga menyebut bahwa penyaluran beras SPHP pada 1 September baru mencapai 4.722 ton sedangkan 31 Agustus mencapai 3.501 ton dari target harian yang dipatok sebanyak 7.000 ton.
(ell)
