Mantan Kapolri itu menekankan bahwa pemulihan pascakericuhan tidak boleh menghambat pergerakan ekonomi daerah. Oleh karena itu, kepala daerah diminta untuk segera melakukan perbaikan kerusakan yang terjadi.
Jika kerusakan yang terjadi masih dalam skala kecil, maka pembiayaannya dapat ditangani langsung menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Kalau nanti APBD-nya kesulitan, ya bisa melalui mekanisme Hibah. Misalnya Hibah dari pemerintah provinsi, dari kabupaten lain yang lebih mampu. [kalau] anggaran fiskalnya kuat, juga bisa dari pemerintah pusat," ucap Tito.
Tito juga menegaskan saat ini pemerintah tengah berkoordinasi untuk menentukan daerah mana yang bisa menyelesaikan perbaikan wilayahnya secara mandiri, daerah yang perlu dibantu oleh provinsi, serta daerah mana yang harus mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Pendekatan ini diambil agar pemulihan berjalan lebih cepat dan terarah.
Daftar kerugian aset
Berdasarkan data Kemendagri, kerusakan aset pemerintah tersebar di 23 daerah di Indonesia, mulai dari DKI Jakarta hingga Kota Palopo, Sulawesi Selatan.
Aset pemerintah yang dirusak terdiri dari fasilitas umum seperti halte, rumah dinas, kantor pemerintah kabupaten hingga gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Pertama, kerusakan aset pemerintah di DKI Jakarta dengan kerugian mencapai Rp50,4 miliar. Pemerintah mencatat ada kerusakan pada 22 halte yang terdiri dari milik MRT Jakarta senilai Rp3,3 miliar; dan Transjakarta senilai Rp41,6 miliar. Selain itu kerusakan kamera pengawas atau CCTV senilai Rp5,5 miliar.
Kedua, kerusakan terjadi di Makassar yang terdiri dari kerusakan Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dan DPRD Kota Makassar akibat dibakar. Peristiwa tersebut menyebabkan tiga orang tewas dan lima orang terluka.
Kerusakan juga terjadi di wilayah Surakarta usai kantor Sekretariat DPRD Solo dibakar. Hal yang sama terjadi di Surabaya usai Gedung Grahadi dibakar; serta 11 pos polisi mengalami rusak berat atau terbakar.
Selanjutnya, kerusakan juga terjadi di wilayah Kediri. Massa membakar dan menjarah gedung DPRD Kota Kediri; melempari batu ke kantor Satlantas Polres Kediri; dan merusak sejumlah kendaraan yang merupakan barang bukti kasus pidana.
Di Mataram, massa juga menjarah dan membakar Gedung DPRD. Peserta demo di Bandung juga tercatat merusak sejumlah fasilitas negara yaitu rumah dinas anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Gedung DPRD.
Pada wilayah Jawa Tengah, pemerintah mencatat terjadinya kerusakan Gedung DPRD Jawa Tengah di Semarang; serta pembakaran gedung DPRD di Brebes, Pekalongan, dan Kebumen.
"Gedung DPRD dan Polres di Tegal dibakar. Gedung DPRD di Cilacap dirusak. Gedung DPRD, gedung pemerintah kabupaten dan Samsat dibakar dan dijarah di Kediri. Sejumlah benda purbakala dilaporkan rusak atau hilang di Museum Baghawanta Bari, Kediri," ujar Tito.
Di Jepara, terdapat kerusakan kaca pada kediaman Kapolres dan Wakapolres Jepara; pembakaran sebagian gedung DPRD Jepara dan penjarahan fasilitas kantor DPRD Jepara; dan kerusakan fasilitas umum berupa lampu penerangan jalan dan CCTV di tugu kartini. Selain itu, ada pembakaran di sekitar tugu kartini dan gerobak pedagang di SMP 5, Jepara.
Selanjutnya, 13 pos polisi dirusak dan tiga pos polisi dibakar di Malang; gedung DPRD kota dirusak dan dijarah di Cirebon; Kantor pemkab, pendopo bupati, dan eks gedung DPRD dirusak di Banyumas; gedung DPRD Kota Banjar dirusak; gedung DPRD Provinsi Jambi dirusak; gedung DPRD Kota Tasikmalaya dirusak.
"Selanjutnya, di Palembang, gedung DPRD provinsi dirusak dan Kantor Ditlantas Polda Sumsel dibakar. Terakhir, gedung DPRD Kota Palopo juga dirusak," ujarnya.
(ain)
