Bloomberg Technoz, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan pencabutan kewajiban penggunaan harga patokan batu bara (HPB) dalam transaksi ekspor disebabkan oleh banyaknya penambang yang tidak bisa mengikuti regulasi tersebut. 

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno membantah aturan itu dicabut karena importir besar seperti China dan India enggan membeli batu bara Indonesia dengan harga acuan yang ditetapkan pemerintah.

“Bukan [karena China enggak mau beli batu bara RI], tetapi karena ada [penambang] yang enggak bisa menjual dengan harga itu [acuan pemerintah],” kata Tri ditemui di sela peresmian fase FEED proyek LNG Abadi, Kamis (28/8/2025).

“Ada sebagian yang [tidak bisa jual], bukan semuanya.”

Meski tidak lagi digunakan sebagai acuan kegiatan transaksi jual-beli, Tri menegaskan HPB bakal tetap menjadi dasar perhitungan untuk pengenaan perpajakan dan pengenaan iuran produksi batu bara.