Bloomberg Technoz, Jakarta - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menekankan pentingnya pengelolaan risiko dan liabilitas dalam pengembangan proyek Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) agar berkelanjutan sekaligus menarik bagi investasi (bankable). Mitigasi risiko membutuhkan sinergi multipihak, mulai dari operator, regulator, penyedia insentif, hingga pengelola risiko bersama dengan mengacu pada standar global.

Dalam paparannya berjudul “Managing CCUS Risk and Liabilities: Enabling Bankable Projects for a De-carbonized Future” (27/08), Direktur Manajemen Risiko PHE, Whisnu Bahriansyah, menyampaikan bahwa meski terdapat lebih dari 600 proyek CCS di dunia, banyak yang masih menghadapi kendala teknologi, biaya, kapasitas, hingga tantangan bisnis.

Sebagai bisnis hijau yang tengah dikembangkan, PHE menargetkan klaster CCS/CCUS dengan kapasitas End-to-End Process (E2E) mencapai 60 metrik ton per tahun (MTPA). Saat ini, PHE mengelola 13 proyek CCS/CCUS dengan potensi penyimpanan karbon sebesar 7,3 giga ton (GT).

“CCS/CCUS menjadi pilar penting dalam mendukung target penurunan emisi 69% dari sektor energi pada 2030, serta menjadi bagian penting dari komitmen Pertamina Group mencapai Net Zero Emission pada 2060. PHE siap mengambil peran sebagai penggerak utama implementasi CCS/CCUS di Indonesia dan kawasan,” pungkas Whisnu.

Whisnu menambahkan, Pertamina Group tengah menyiapkan model bisnis CCS/CCUS terintegrasi yang mencakup penangkapan, transportasi, kompresi, hingga penyimpanan karbon. Skema ini tidak hanya difokuskan untuk kebutuhan dalam negeri, tetapi juga membuka peluang pasar regional melalui konsep CCS-as-a-service. Dalam kerangka tersebut, PHE berperan sebagai penghubung antara sumber emisi dan lokasi penyimpanan dengan membangun infrastruktur menengah, mengelola jaringan transportasi CO₂ darat maupun laut, serta fasilitas penyimpanan geologi.

“CCS/CCUS bukanlah solusi instan, melainkan pilar krusial dalam transisi energi Indonesia. Pemerintah telah menyiapkan fondasi regulasi yang menjadi tonggak penting dalam arah kebijakan energi rendah karbon. Tantangan berikutnya adalah menyelaraskan kebijakan lintas sektor dan menciptakan iklim investasi yang lebih menarik bagi para pelaku industri. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi yang erat antara pemerintah, industri, institusi akademik, dan mitra teknologi global” tandas Whisnu.