Bloomberg Technoz, Jakarta – Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai rencana pemerintah melegalkan tambang ilegal melalui skema izin pertambangan rakyat (IPR) perlu dilakukan terbatas hanya untuk tambang galian C.

Ketua Umum Perhapi Sudirman Widhy berpendapat jika kebijakan tersebut diterapkan untuk tambang mineral dan batu bara (minerba), pemenuhan regulasi terkait dengan analisis dampak lingkungan (Amdal), teknis pertambangan, hingga aspek good mining practice (GMP) akan sulit dipenuhi.

Walhasil, dia memandang kebijakan tersebut hanya akan menguntungkan jika menyasar tambang galian C —seperti tambang pasir hingga tambang material batu untuk konstruksi bangunan.

“Menurut kami, melegalkan tambang ilegal melalui sekma IPR masih dapat dimungkinkan untuk beberapa komoditas tambang galian C,” ujar Sudirman ketika dihubungi, Rabu (20/8/2025).

Meski begitu, Sudirman tetap mendorong pemerintah melakukan pengawasan ketat terhadap tambang galian C yang telah dilegalkan untuk memastikan operasional tambang memenuhi kaidah GMC hingga mematuhi regulasi yang berlaku.